Sikap Diam Jokowi Atas KLB Demokrat Disebut PKS Tanda Setuju & Mendukung, Ini Saran Mardani Ali Sera

TRIBUN-TIMUR.COM - Sikap diam yang saat ini dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kejadian KLB Partai Demokrat mengundang tanya.

Tak terkecuali dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Bahkan dikutip dari tribunnews.com, Senin (8/3/2021), Mardani Ali Sera, ikut memberi tanggapan terkait gejolak di Partai Demokrat.

Ia menyebut, langkap yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini ditunggu masyarakat umum.

Hal itu berkaitan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Menurut Mardani, aksi Moeldoko dikhawatirkan akan disebut telah disetujui oleh Jokowi.

Sehingga, langkah presiden terkait gejolak di Partai Demokrat ini sangat dinantikan.

"Aksi Pak Moeldoko sangat khawatir ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Pak Jokowi."

"Karena beliau (Moeldoko) aktif sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (8/3/2021).

"Karena itu gonjang-ganjing Demokrat sebetulnya sangat-sangat buruk bagi Pak Jokowi."

"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi," jelas Mardani.

Dirinya berujar, Jokowi yang belum buka suara terkait aksi Moeldoko itu bisa diartikan setuju.

Sehingga, menurut Mardani, masyarakat sangat menunggu langkah dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko."

"Karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera," kata dia.

"Pak Jokowi, ini jadi warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya akan dibaca sejarah seluruh anak bangsa," lanjutnya.

AHY Datangi Kemenkumham dan Mahfud MD

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3/2021).

AHY mengungkapkan kedatangannya ke Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan atas diselenggarakan KLB di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak (hasil KLB)," ujarnya.

AHY menegaskan dari sisi penyelenggaraan dan peserta KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai.

AHY meminta pihak Kemenkumham tidak memberikan legalitas hasil KLB.

Selain ke Kemenkumham, AHY juga menyambangi Menko Polhukam Mahfud MD, Senin ini.

Diberitakan Tribunnews.com, AHY mengatakan ke Mahfud, ia dan rombongan sempat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dari Kemenkumham.

Dalam pertemuan tersebut, AHY sempat menyinggung terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020 yang sudah disahkan.

Selain itu, AHY juga menyinggung terkait kedaulatan partai yang direbut.

AHY juga menyinggung terkait "apel siaga" yang dihadiri para ketua DPC Partai Demokrat secara virtual dan para ketua DPD Partai Demokrat yang dihadiri secara langsung.

Seruan Perlawanan

AHY lantas menyerukan perlawanan kepada kubu yang berusaha mengambil alih kekuasaan melalui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kalau ada kejahatan, pelanggaran hukum yang dibiarkan di negeri kita, di pekarangan kita, dosa bagi kita kalau kita diam saja. Buruk bagi rakyat kalau kita tidak berani bersuara," tegasnya.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Demokrat merupakan partai politik yang berdaulat dan telah disahkan oleh negara dan pemerintah.

"Saya ingin meyakinkan bahwa kita berada dalam garis perjuangan yang benar. Cara-cara kita juga. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini juga atas dasar norma-norma hukum yang berlaku di partai kita," jelasnya.

Bukan Sekadar Konflik Internal

Selain itu, AHY mengungkapkan bahwa konflik Demokrat bukan hanya masalah internal partai, melainkan persoalan besar yang mengancam tatanan demokrasi di Tanah Air.

"Partai kita sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, ada masalah yang lebih besar dan lebih serius di negeri ini yaitu matinya demokrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan, apabila partai politik bisa diperlakukan semena-mena bahkan diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat serta jauh dari moral dan etika politik, hal itu tentu bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri ini.

Padahal partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam hidup dan tegaknya demokrasi.

Oleh karena itu, lanjut AHY, perjuangan yang sedang dihadapi Partai Demokrat bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai, namun  juga ingin meyakinkan bahwa demokrasi harus berjalan dengan baik sesuai dengan amanah reformasi 1998 dan cita-cita bangsa Indonesia.

"Karena kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi ini dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kemudian kebebasan di negeri ini bisa dijamin oleh negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik, itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik," jelasnya.

"Kita adalah partai politik yang berdaulat, yang sah, yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah. Jadi jangan ragu para ketua DPD," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat diguncang konflik internal dengan adanya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada KLB Partai Demokrat itu memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.

Sebagai pengganti mereka menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Kongres juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. (*)

(Tribunnews.com/Nuryanti/Chaerul Umam/Gita Irawan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKS Sebut Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko, Langkah Presiden Kini Ditunggu Publik,