Ali Mochtar Ngabalin Pasang Badan, Tak Terima Andi Mallarangeng Seret Jokowi ke Kudeta Demokrat
Ali Mochtar Ngabalin pasang badan, Ttak terima Andi Mallarangeng seret Jokowi ke kudeta Partai Demokrat
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Kudeta oleh Moeldoko semakin memanas jelang hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat didaftarkan ke Kemenkumham, hari ini.
Andi Mallarangeng berhadapan dengan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.
Ali Mochtar Ngabalin marah ke Andi Mallarangeng gara-gara nama Presiden Joko Widodo ( Jokowi) diseret dalam prahara kudeta Partai Demokrat.
Ali Mochtar Ngabalin tak terima keterangan Andi Mallareng yang seret Jokowi dalam kasus anak buahnya.
Ali Mochtar Ngabalin berpendapat, nama Jokowi yang terus diseret menandakan Partai Demokrat kehabisan bahan untuk menyelesaikan konflik di internalnya sendiri.
Sebelumnya, Andi Mallarangeng menduga ada campur istana dalam Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara mengenai permintaan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng agar pihak Istana menjelaskan manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat.
Andi Mallarangeng menilai seolah-olah ada pembiaran dari Presiden Jokowi kepada Moledoko yang didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa ( KLB) abal-abal tersebut.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin, sebagai seorang intelektual Andi Mallarangeng seharusnya mengerti bahwa tidak semua masalah atau urusan dikaitkan dengan Presiden.
"Bang Andi seorang intelektual mengerti tentang ilmu politik, mengerti sosiologi politk, dan sebagainya.
Seharusnya mengerti tidak semua hal bisa dikaitkan dengan istana," kata Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).
Menurut dia, dengan terus menyeret nama Jokowi, seolah olah Andi Mallarangeng dan lainnya tidak memiliki bahan dalam menyelesaikan masalah di internal partai.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin didapuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa ( KLB) di Deli Serdang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan.
Adanya Partai kader Demokrat yang meminta Moeldoko menjadi pemimpin partai merupakan urusan pribadi.
"Ada DPC, DPD datang ngopi ke Pak Moeldoko, lalu didapuk sebagai ketua umum, itu pribadi, keputusan pribadi, engga usah dikait-kaitkan dengan Presiden, masa sedikit-sedikit presiden," katanya.
