KLB Demokrat Tetap Berlangsung Meski Tanpa Izin Polri, Kader: Apa karena Ada Sosok Moeldoko?

TRIBUNTIMUR.COM - Meski tanpa izin dari polisi, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara tetap berlanjut.

Anehnya, menurut Ketua Harian DPP Partai Demokrat Bidang Politik Pemerintahan, Umar Arsal, pemerintah terkesan tutup mata atas kejadian ini.

"Jelas-jelas (KLB) itu ilegal karena sudah melanggar aturan," kata Umar dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Umar Arsal lantas menyeret dugaan adanya permainan pemerintah.

Pemerintah, lanjut Umar, terkesan membiarkan KLB yang memicu kerumunan di masa Covid-19 tersebut tetap berlangsung.

"Seharunya pemerintah, tak lain aparat hukum turun tangan. Apalagi di masa pandemi ini dapat menimbulkan kerumunan," katanya.

Dia sekaligus mempertanyakan legalitas para peserta KLB yang hadir di Sumatera Utara tersebut.

"Bagaimana mau melaksanakan kongres, kita juga enggak tahu pemilik (suara) dan pemilihnya siapa," tanya Umar.

Dia menduga aksi pembiaran pemerintah terhadap pelaksanaan KLB karena adanya sosok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Apa jangan-jangan ada sosok Kepala Sekertarat Presiden (KSP) Moeldoko jadi apartat hukum tutup mata," katanya.

Atas dasar itu Umar berharap agar ada keadilan dari pemerintah bagi Partai Demokrat.

"Saya hanya berharap adanya keadilan bagi pemerintah kepada Partai Demokrat. Kalau ini dibiarkan, dugaan pemerintah akan menyandera Partai Demokrat, jelas merusak demokrasi. Dan sengaja akan memunculakn dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat," katanya.

Moeldoko terpilih jadi ketua umum dalam KLB

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang.