5 Keputusan Rudy Djamaluddin Ini Dibatalkan Danny Pomanto, Lelang Jabatan Tak Penuhi Kriteria

TRIBUN-TIMUR.COM - Luar biasa Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Usai dilantik 26 Februari 2021 lalu, pria yang juga biasa dipanggil DPini bersamawakilnya Fatmawati Rusdi, langsung membatalkan keputusan dan kebijakan PLT Wali Kota Makassar {rof  Rudy Djamaluddin.

Tak tanggung-tanggu, ada limakeputusan Rudy Djamaluddin yang langsung dibatalkan, meski sudah setengah jalan.

Apa saja?

Ini dia rangkumannya

1. Lelang Jabatan

Walikota Makassar, Danny Pomanto memutuskan mengulang lelang jabatan eselon II lingkup Pemkot Makassar.

Pasalnya, nama-nama peserta lelang tidak ada yang memenuhi kriterianya.

"Semua usulan tidak ada yang sesuai, jadi kami tidak bisa memilih satu pun," ujar Danny, Senin (1/3/2021).

"Kriteria yang diberikan oleh tim transisi, sesuai visi-misi, tidak ada orang yang sesuai disitu, tapi kenapa lulus," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, nantinya lelang jabatan eselon II yang dilakukan akan lebih transparan. 

Panitia Khusus (Pansus) yang ditunjuk juga merupakan orang yang punya integritas.

Begitu pula selama proses lelang nanti. Danny memastikan, tidak ada nepotisme selama seleksi nanti.

"Kami perintah untuk mengulangi lelang jabatan, sesuai dengan UU dan segera menyusun Pansel yang adil, dan melibatkan semua pihak," tutupnya.

Sebelumnya, sebanyak 13 peserta telah mengikuti tes kompetensi di Kantor Gubernur Sulsel. Mereka mengikuti assesmen, pembuatan makalah, dan tes wawancara selama dua hari. 

Mereka adalah Agus Djaja Said, Andi Asminullah, Andi Unru, Andi Yurnita, Arsyal, Firnandar Sabara, Haeruddin, Hasan Sulaiman, Ishak Iskandar, Khalid Musdalifah, Mansyur Nutung, Muh Masri Tiro, dan Syamsul Bahri. 

Delapan jabatan diperebutkan. Yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan. 

Dinas Perikanan dan Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretaris Dewan, dan BKPSDM.

2.  ASN Pemkot Makassar Pindah ke Pemprov Sulsel

Beberapa bulan terakhir, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengajukan pindah ke Pemprop Sulawesl Selatan.

Hal tersebut dilakukan sejumlah ASN tersebut sebelum Danny Pomanto dilantik sebagai Wali Kota Makassar periode 2021-2024. 

Hanya saja, faktanya hingga kini pengajuan ASN Pemkot Makassar, baru satu saja yang mendapat surat keputusan atau SK pindah.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemprov Sulsel Imran Jauzi menegaskan kabar soal SK yang keluar baru satu orang.

Di satu sisi lain, Moh Ramdhan Pomanto - Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) telah dilantik menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

"Untuk ASN Pemkot Makassar, sampai saat ini yang sudah selesai SK-nya hanya 1 pak, yang lain masih berproses," ujar Imran via pesan WhatsApp, Senin (1/3/202).

Lalu atas nama siapa nama pemilik SK yang telah keluar itu? Ia menyebut Andi Baji Sommeng, mantan Camat Ujung Pandang.

Lalu ditanya, berapa jumlah ASN Pemkot yang mengajukan perpindahan ke Pemprov hingga saat ini sedang diproses perpindahannya.

"Saya tidak ingat, biasanya selesai (SK-nya) baru bisa diketahui," jelas Imran.

Melihat kondisi tersebut, boleh jadi pengajuan para ASN tersebut terancam batal terjadi.

Terancam Kena Mutasi?

Bahkan jika batal pindah, mereka yang mengajukan pindah tersebut boleh jadi siap-siap dimutasi oleh Danny Pomanto.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Wali Kota Makassar Danny Pomanto saat memimpin rapat pertama setelah dirinya dilantik, Jumat (26/2/2021) lalu.

Bahkan Danny Pomanto menegaskan, tidak akan segan-segan melakukan mutasi kepada pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) yang terbukti melanggar netralitas pada Pilwalkot 2020.

Menurutnya, selama dirinya tidak menjabat, beberapa ASN di Pemkot mulai melakukan praktik politik praktis.

Khususnya bagi sejumlah Camat, yang diduga ikut mengkampanyekan salah satu paslon dalam Pilwalkot lalu.

"Bukan hanya melawan kandidat, melawan juga pemerintah," ujar Danny saat memimpin Rapat Perdana di Ruang Rapat Sipakatau Balai Kota Makassar, Senin (1/3/2021).

Namun, ia legowo terhadap mereka yang melanggar netralitas. 

Tapi tidak menjamin mereka bakal bertahan lama di Pemkot.

"Yang mestinya pemerintah itu harus netral. Penyesalan memang dibelakang, kalau pendaftaran memang di depan," katanya diiringi tawa.

Bersama wakilnya, Fatmawati Rusdi, Danny meyakini, keduanya akan segera melaksanakan program yang ada dalam visi misi. Adapun pejabat yang tidak mampu mengikuti ritmenya, maka dipastikan diganti. 

"Siapa yang tidak ikut visi misi, pasti tidak akan disini lagi," tutup Danny.

3. Evaluasi Stadion Mattoanging

Walikota Makassar, Danny Pomanto akan melakukan pemeriksaan pada proyek pembangunan Stadion Mattoanging, yang berada di Jl Cendrawasih, Kota Makassar.

Proyek itu diduga menyalahi aturan, apalagi lahan parkir kurang memadai dalam desain yang diterima.

Karena dikhawatirkan banyak kendaraan parkir di jalan utama, saat keadaan tertentu. 

Sehingga bisa memicu terjadinya kemacetan di ruas jalan sekitar.

Danny pun telah menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan, untuk mengevaluasi Amdal Lalu Lintas (Lalin) gedung olahraga tersebut.

“Saya sudah imbau untuk evaluasi kembali. Karena saya tidak mau ada sesuatu melanggar hukum di Makassar," ujar Danny, Selasa (2/3/2021).

Pembangunan gedung mattoangin terkesan luput dari pengawasan selama ini. Analisis mengenai dampak lalu lintas seharusnya dilakukan secara matang.

"Kapasitas penonton stadion itu besar. Ada sekitar 40 ribu kendaraan, yang parkir jika ada event, tidak bisa semua kalau di dalam, jadi pasti ada juga di jalan, dan itu buat macet," jelasnya.

Danny menilai, jika tidak segera dibenahi, akan berdampak terhadap kemacetan lalu lintas, di Jl. Ratulangi dan Pajonga daeng ngalle.

"Dalam tata ruang kita, kawasan olahraga terpadu itu ada di barombong. Stadion Mattoangin itu seharusnya jadi heritage, dipertahankan bangunannya seperti itu," tutupnya.

4. PIlih Plt dan Plh Kepala Dinas atau Kadis Baru

Wali Kota Makassar Danny Pomanto pun membuktikan kata-katanya soal mutasi ASN di lingkup Pemkot Makassar.

Danny Pomanto pun merilis daftar nama sejumlah Plt dan Plh kepala dinas atau kadis baru di Pemkot Makassar, Senin (1/3/2021).

Ia langsung melakukan rotasi pejabat di lingkup Pemkot Makassar, di hari keempat menjabat sebagai Wali Kota Makassar periode 2021-2024.

Dia mengganti pejabat yang sebelumnya diangkat sebagai penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin.

Pada Senin (1/3/2021), Danny Pomanto mengumumkan menunjuk 15 Pelaksana Tugas (Plt) dan 1 Pelaksana Harian (Plh) kepala SKPD.

Pengumuman itu disampaikan pada rapat perdana di Balaikota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulsel, Senin (1/3/2021).

Ia menegasakan, jika kebijakan ini bukan karena adanya unsur politis.

Namun, ia ingin segera menjalankan program - program sesuai dengan visi-misinya sehingga pejabat yang tidak mampu mengikuti ritmenya, maka dipastikan diganti. 

"Siapa yang tidak ikut visi misi, pasti tidak akan di sini lagi," ujar Danny Pomanto.

Dalam sepekan ke depan, kata dia, pihaknya akan melakukan evaluasi-evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD .

"Kita kembalikan semua sesuai aturannya, tidak ada SKPD yang lebih jago dari SKPD lainnya, semuanya sama, bekerja sesuai tupoksinya masing-masing," kata dia.

Terakhir, ia mengucapkan selamat kepada Plt yang baru ditunjuk.

"Selamat kepada Plt baru. Semoga segera melaksanakan program-program yang ada sesuai tupoksi masing-masing," kata dia.

Berikut ini daftar nama Plt dan Plh yang ditunjuk Danny Pomanto:

1. Plt Kepala BKD Andi Siswanta,

2. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Iman Hud,

3. Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Hasanuddin,

4. Plt Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Husni Mubarak,

5. Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Taufik Rachman,

6. Plt Kepala Dinas Pendidikan Nielma Palamba,

7. Plt Sekretaris DPRD Harun Rani,

8. Plt Kepala Kesbangpol Ahmad Namsum,

9. Plt Kepala Dinas Kesehatan Khadijah Iriani,

10. Plt Kepala Dinas Kebudayaan Andi Herfidah Attas,

11. Plt Kepala Dinas PU Hamka,

12. Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar Aryati Puspa Abady,

13. Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Helmi Budiman,

14. Plt Sekertaris BKD Munandar,

15. Plt Camat Ujung Pandang Muh Rasyid,

16. Plh Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Roem.

5. Pedestrian Tanjung  Bunga

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menyatakan tidak akan melanjutkan proyek pedestrian Metro Tanjung Bunga.

Menurut Danny, pembangunan infrastruktur tidak terlalu mendesak sebab saat ini fokus utama Pemerintah Kota Makassar adalah penanganan Covid-19.

Sehingga anggaran pedestrian sebesar Rp210 miliar akan dialihkan ke penanganan Covid-19.

Danny menilai, selama ini upaya Pemkot dalam menangani Covid 19 belum terlalu maksimal.

“Anggaran akan kami alihkan ke penanganan Covid-19, yang selama ini jauh dari kata maksimal,” ujar Danny, Senin (1/3/2021).

Lanjuta Danny, pihaknya akan memperbaiki jalan di Metro Tanjung Bunga, yang saat ini sudah mulai rusak dan berlubang.

“Kami juga akan ambil kembali Jalan Metro Tanjung Bunga dari Provinsi,” terangnya.

Diketahui untuk tahap pertama, proyek pedestrian jalan metro Tanjung Bunga, baru bisa diselesaikan sepanjang 250 meter saja, dari target 1,3 kilometer.