Efektifkah Program PEN untuk Dongkrak Kebutuhan Hidup? Ini Kata Pengamat Ekonomi Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pandemi virus Corona atau Covid-19 secara global berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan.

Saat ini pemerintah telah mewujudukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) apakah dengan PEN ini  efektif untuk mendongkrak kebutuhan hidup?

Menurut Pengamat Ilmu Ekonomi Unhas Dr Anas Iswanto Anwar SE MA, masyarakat harus menyadari bahwa kejadian pandemi Covid-19 itu adalah kejadian yang sangat extraordinary.

"Kejadian yang luar biasa ini artinya jika kejadiannya seperti ini maka penyelesaiannya pun harus diselesaikan dengan cara extraordinary juga, karena kalau biasa-biasa saja mengikuti arus yang ada tentunya tidak bisa selesai dan akan sangat lama," ujarnya Senin(1/3/2021).

Ia juga menjabarkan jika dalam kebijakan ekonomi terdapat dua kebijakan yakni ada fiskal dan moneter, menurutnya kebijakan inilah yang paling berbahaya sebab jumlahnya yang berbeda.

"Kalau fiskal mainnya di APBN dan moneter mainnya itu menjaga stabilitas nilai tukar dan nilai rupiah, karena kalau mobilitas integras bagi-bagi dan supply bertambah maka terancam di kebijakan moneter, kita berharap dua kebijakan ini bersinergi sehingga terciptanya perekonomian yang baik bagi Sulsel," tuturnya.

Kendati demikian, jika dilihat dari sisi perbankan,kebijakan yang digunakan pemerintah tidak akan semudah itu teralisasi melainkan akan mengganggu likuiditas perbankan.

Ia menjelasakan jika masyarakat yang tadinya menabung di bank dengan deposito cenderung mengambil kembali tabungannya, kemudian tak ada lagi gerakan dari perbelanjaan kredit.

"Perbankan akan berteriak dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, sedangkan kita mau menggerakkan sektor rill lewat kredit, jadi memang agak sulit untuk menyelesaikan masalah ini tetapi yang paling mudah adalah pemerintah bagi-bagi uang bansos dan segala macam,  nah masalahnya adalah sekarang kita tidak jelas dan harus mengevaluasi seluruh perusahaan apalagi kita tidak bisa menyebut semua perusahaan itu terdampak," jelasnya.

Dirinya menambahkan jika daya beli itulah yang mendorong pemerintah bagaimana masyarakat itu belanja.

"Purchasing itu berbeda, hati-hati dengan generalisasi, untuk kalangan menengah ke atas omong kosong kalau pusing, alasannya karena mereka tidak pusing sebab memiliki emergency value, mereka punya uang deposito dan mereka hanya pura-pura terdampak supaya di kasihani pemerintah," terangnya.

Kendati demikian, sekrtor UMKM lah yang sangat terdampak menurut Anas, baik bansos ataupun barang dan uang itu  akan menyelamatkan masyarakat yang miskin minimal tiga bulan pertama.

Tak hanya itu saja,pemerintah akan mengeluarkan program refocusing  dan semua program pemerintah ini dihentikan.

"Pemerintah harus fokus dulu dong ke penyelesaian pandemic ,sehingga jangan sampai kita dihadapkan antara memilih kesehatan atau ekonomi dan itu bukan pilihan," ucapnya.

Menurutnya juga bantuan pemerintah seperti ini sangat terbatas karena mempunyai keterbatasan dana, sehingga jika dana tersebut habis dan masalah belum selesai tentunya solusi untuk meluruskan bantuan pada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akan sedikit terganggu.

"Jadi kalau daya beli tercipta maka permintan barang akan bertambah, industri bisa memproduksi lagi dan yang menganggur bisa kembali bekerja itulah yang diharapkan untuk Sulsel tetapi ketergantungan negara ini masih sangat besar sekali terhadap sektor pariwisata, investasi dan perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor," pungkasnya.