Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Partai Demokrat

Dipecat dari Partai Demokrat, Darmizal dan Jhoni Allen Marbun Rancang Kongres Luar Biasa

Kader yang dipecat DPP Partai Demokrat melawan, mereka merancang KLB Partai Demokrat untuk menurunkan Agus Harimurti Yudhoyono.

Editor: Muh Hasim Arfah
handover
Kader senior Partai Demokrat, Jhoni Allen merancang KLB Partai Demokrat. 

TRIBUN-TIMUR.COM- Partai Demokrat kembali bergolak pasca mantan kader ingin melakukan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat.

Beberapa kader senior mengajukan untuk KLB Partai Demokrat.

Mantan kader Darmizal bersama Jhoni Allen Marbun melakukan perencanaan kongres luar biasa Partai Demokrat.

Darmizal mengaku perencanaan itu tetap dijalankan dan semakin matang.

Darmizal menegaskan, perencanaan kongres luar biasa itu merupakan bentuk pembelaan terhadap Partai Demokrat secara menyeluruh.

"Agar ada perbaikan kinerja apabila ketua umumnya diganti melalui progres kongres luar biasa," kata Darmizal.

Menurutnya kongres luar biasa adalah konstitusional, sebagaimana yang pernah terjadi saat Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Anas Urbaningrum yang terseret masalah hukum.

Pada saat itu, Anas juga berada di puncak tertinggi dalam berbagai survei sebagai calon potensial pemimpin nasional.

Sementara itu, Politikus senior Jhoni Allen Marbun menjadi salah satu kader yang dipecat oleh DPP Partai Demokrat baru-baru ini bersama enam kader lainnya.

Ia pun tak tinggal diam atas pemecatan tersebut.

Jhoni Allen lantas memilih buka suara, terutama menyangkut tuduhan kudeta di tubuh Partai Demokrat.

Ia menyampaikan pandangannya melalui sebuah video berdurasi 9 menit.

Video tersebut kemudian tersebar luas di media sosial.

Oleh akun bernama Sidoel Jak, video itu bahkan diunggah ke kanal Youtube.

Secara blak-blakan, Jhoni menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah orang yang justru melakukan kudeta di tubuh Partai Demokrat.

Waktu itu, SBY melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Anas Urbaningrum.

Politikus dari Dapil Sumatera Utara ini menceritakan kuedeta itu berawal saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil kongres pada 2010.

Dalam perjalanannya, Anas Urbaningrum kemudian tersandung kasus hukum. Ketika itu, kata Jhoni, status Anas Urbaningrum belum menjadi tersangka.

Lalu, SBY yang saat itu sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat lantas mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Anas.

Caranya, dengan membentuk Presidium.

Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, Jhoni melanjutkan, digelarlah KLB pertama untuk memilih ketua umum, guna melanjutkan sisa kepemimpinan Anas.

Menurut Jhoni, saat itu SBY menyatakan hanya akan melanjutkan kepemimpinan Anas Urbaningrum.

Agar upaya itu berjalan mulus, Jhoni mengaku diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjadi Ketua DPR untuk tidak maju mencalonkan diri jadi ketua umum Partai Demokrat.

Kemudian, pada Kongres 2015, Jhoni menuding SBY melakukan rekayasa agar menjadi calon tunggal.

Sampai akhirnya SBY benar-benar terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Lima tahun berikutnya atau pada Kongres 2020, Jhoni menyebut, SBY kembali melakukan rekayasa dengan membuat aturan soal tata tertib acara.

"Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan, di mana salah satu isinya membatasi syarat dan tata cara pencalonan calon ketum. Selain itu, tidak ada LPJ dari Ketua," ujar Jhoni yang dikutip pada Senin (1/3/2021).

Berikutnya, Jhoni menuturkan, SBY mendesain para ketua DPD agar mendeklarasikan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon ketua umum.

"Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung tetapi tidak pernah mendaki," kata Jhoni.

Tapi selama kepemimpinan AHY, kata Jhoni, Partai Demokrat mengalami krisis kepemimpinan. (kompas.tv)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved