Breaking News:

Tribun Makassar

Pemkot Makassar Tertiban Randis Roda 4, Ada 338 Unit Dikuasai Pihak Ketiga

Pemerintah Kota Makassar melakukan pemeriksaan dan penertiban kendaraan dinas (randis) roda empat 51 SKPD

TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Pemerintah Kota Makassar melakukan pemeriksaan dan penertiban kendaraan dinas (randis) roda empat 51 SKPD di Lapangan Karebosi, Jl Achmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Rabu (2422021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar melakukan pemeriksaan dan penertiban kendaraan dinas (randis) roda empat 51 SKPD di Lapangan Karebosi, Jl Achmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Rabu (24/2/2021).

Namun untuk hari ini, baru satu SKPD yang dilakukan pemeriksaan, yaitu sekertariat daerah.

"Kegiatan kami hari ini, ada kaitannya dengan ketertiban, targetnya itu kendaraan dinas diseluruh SKPD," ujar Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeeah (BPKAD), Rachmat Azis.

"Untuk tahap pertama, baru sekretariat daerah yang kita lakukan pengumpulan, atas kendaraan, sekaligus pengecekan," lanjutnya.

Berdasarkan data BPKAD, tercatat ada 301 unit kendaraan roda 4 akan diperiksa, namun sampai saat ini baru 66 randis yang datang.

"Sampai hari ini, sekarang sudah ada kurang lebih tadi 61 tambah 5 unit, jadi 66 unit,
dilaksanakan sampai selesai sekretariat, 
ini hanya cek langsung, dan itu juga akan berlaku untuk SKPD lainnya," terangnya.

Adapun jenis pemeriksaan yaitu, cek fisik, kelayakan penggunaan, kesesuaian nomor kendaraan dinas, dan STNK-nya.

" Karena ada kemungkinan besar yang sudah tidak layak lagi, terutama yang terkait dengan kendaraan dinas jabatan," jelasnya.

"Juga terkait peruntukan sesuai jabatan, semisal ada kendaraan jabatan yang khusus eselon II, tapi menggunakan kendaraan untuk eselon III, atau sebaliknya, itu yang juga mau kita tertibkan," sambungnya.

Rachmat juga mengungkap, jika masih ada beberapa kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.

Menurut pencatatan laporan terakhir BPKAD, masih ada 338 kendaraan roda 4 dan 2, masih dikuasai pihak ketiga.

"Itulah hari ini kita melakukan penertiban kembali, karena masih ada beberapa kendaraan kita yang diluar dari tugas fungsinya, artinya dikuasai pihak lain. Dalam hal ini, pejabat atau pegawai PNS yang masa jabatan non-aktif, atau pensiunlah, yang jelas kami sudah lakukan deteksi terkait itu, dan upaya penarikan akan kita lakukan sampai hari ini," tutupnya.

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved