Breaking News:

Tribun Bantaeng

GMNI Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Bantaeng

Aksi unjuk rasa yang digelar tepat di depan kantor Bupati Bantaeng itu karena pupuk dianggap susah didapatkan oleh petani.

TRIBUN TIMUR/ACHMAD NASUTION
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bantaeng, Kamis, (18/2/2021). 

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di jalan Andi Mannapiang, Kamis, (18/2/2021).

Aksi unjuk rasa yang digelar tepat di depan kantor Bupati Bantaeng itu karena pupuk dianggap susah didapatkan oleh petani.

Olehnya itu, massa menuntut agar menjamin ketersediaan pupuk yang merupakan program unggulan Bupati Bantaeng, Ilham Azikin.

Tampak massa melakukan unjuk rasa dengan menahan sejumlah mobil kontainer untuk dijadikan sebagai panggung orasi.

Akibatnya, para pengendara harus terganggu sehingga terjadi kemacetan lalulintas selama aksi digelar.

Salah satu orator mengatakan, dengan terjadinya kelangkaan pupuk untuk para petani menandakan bahwa kondisi Bantaeng saat ini sedang tidak baik.

"Bantaeng saat ini sedang tidak baik karena petani yang membutuhkan pupuk malah terjadi kelangkaan. Ketersediaan pupuk harus dijamin apalagi ini adalah program unggulan Bupati," kata salah satu orator ketika menyuarakan aspirasi, Kamis, (18/2/2021).

Dengan terjadinya kelangkaan pupuk, dianggap sebagai kegagalan dari kinerja Dinas pertanian Kabupaten Bantaeng.

Olehnya itu, diminta agar melakukan evaluasi kinerja lembaga pertanian mulai tingkatan teratas hingga tingkatan bawah.

Terjadinya kelangkaan pupuk juga diduga karena adanya pihak-pihak tertentu yang disebut mafia melakukan permainan yang tidak sesuai dengan aturan.

Dengan begitu, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Bantaeng diminta agar mengusut tuntas mafia pupuk.

"Mendesak Bupati Bantaeng wujudkan program unggulan menjamin ketersediaan pupuk. Evaluasi kinerja lembaga pertanian Bantaeng dari tingkatan teratas Sampai tingkatan terbawah. KP3 bongkar tuntas mafia pupuk di Bantaeng," tuturnya.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan transparansi atas penggunaan dana bantuan dari  Kementerian Pertanian sebanyak 13 Miliar.

"Pemkab Bantaeng Transparansi kan Bantuan Kementan 13 M," jelasnya.

Penulis: Achmad Nasution
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved