TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sebulan lebih pascabencana gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar), aroma penyalahgunaan anggaran batuan untuk korban mulai terendus.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, mencurigai ada penyalahggunaan anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar.

Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid juga telah diperiksa BPKP terkait dugaan tersebut.

Darno diperiksa menyusul adanya dugaan dana penanganan bencana, bersumber dari donatur sebesar Rp1,2 miliar yang tidak jelas penggunaannya.

Kecurigaan kian menguat setelah ditemukan adanya pos anggaran untuk biaya operasional.

Biaya itu untuk memberi honor ke relawan yang diakomodir oleh BPBD Sulbar.

Baca juga: Dewan Profesor Unhas Bahas Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Kejati Sulbar Tetapkan 3 Tersangka Korupsi DAK Fisik SMA

Padahal, dana itu seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan penyintas gempa di pengungsian.

Darno membenarkan dirinya telah diperiksa BPKP, namun saat ditanya terkait pengelolaan anggaran penanganan bencana yang masuk langsung ke rekening BPBD Sulbar, Ia enggan banyak bicara.

"Mohon maaf dalam hal penggunaan dana, kami sementara dalam pemeriksaan BPKP," kata Darno dihubungi via telepon, Rabu (17/2/2021).

Sebelumnya, DPRD Sulbar menyoroti penggunaan dana penanganan bencana yang dikelola BPBD Sulbar.