Tribun Sulsel
Pimpinan Komisi V Iwan Aras Kawal Progres Infrastruktur Sulsel di DPR RI
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan akan mengawal progres pembangunan infrastuktur nasional Susel di Senayan
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan akan mengawal progres pembangunan infrastuktur nasional Sulawesi Selatan di Senayan.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Senin (15/2/2021) siang.
Iwan Aras memimpin 11 anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke Sulawesi Selatan.
Ketua DPD Gerindra Sulsel itu bertindak sebagai ketua tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI.
Iwan Aras mengatakan, ada empat legislator daerah pemilihan Sulsel yang duduk di Komisi V membidangi infrastruktur dan perhubungan.
"Kami anggota Komisi V DPR RI ada empat dari Sulsel. Kami akan kawal hal-hal prioritas dari Pemprov Sulsel di DPR RI," kata Iwan Aras di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/2/2021).
Selain nama Iwan Aras, ada juga Sarce Bandaso Tandiasik legislator Dapil Sulsel III dari Fraksi PDIP, Hamka B Kady Fraksi Golkar dari Sulsel 1, serta Muh Aras Fraksi PPP dari Sulsel 2.
Dalam kesempatan itu Iwan Aras juga memboyong mitra kerja Komisi V ke Kantor Gubernur Sulsel.
Mitra kerja Komisi V menyampaikan presentasi singkat soal proyek infrastruktur Sulsel.
Seperti paparan Kementerian Perhubungan terkait program, kegiatan pembangunan infrastruktur (progress dan kendala, alokasi TA 2021, dan rencana ke depan) subsektor perhubungan udara, laut dan darat.
Kemenhub memaparkan progres bandara Hasanudin, pembangunan kereta api di Sulsel oleh Dirjen kereta api, pembangunan dermaga perhubungan laut, hingga pembangunan Makassar New Port.
Kementerian PUPR juga hadir memaparkan progres pembangunan bypass Mamminasata, jalan poros di Maros, dan Jalan Tol Layang AP Pettarani.
Iwan Aras mengatakan, kedatangan Komisi V DPR RI ke Sulsel bertujuan menyerap aspirasi yang ada di Sulsel.
Baik itu dari masyarakat maupun dari Pemprov Sulsel ataupun pemkab.
"Sekaligus melihat masalah-masalah apa yang ada pada proses pembangunan infrastruktur di Sulsel. Utamanya kaitannya dengan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR," kata Iwan Aras.
