Mahfud MD
Mahfud MD Sebut Saat JK Jadi Wapres Banyak Juga Ditangkap: Muslim Cyber Army, Saracen, Piyungan
Menko Jokowi Mahfud MD Sebut Saat Jusuf Kalla Jadi Wapres Banyak Juga Ditangkap: Muslim Cyber Army, Saracen, Piyungan
TRIBUN-TIMUR.COM - Pernyataan Wapres RI 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla tentang Bagaimana cara kritik pemerintah di acara PKS masih terus berpolemik.
Yang terbaru, Menkopolhukam Mahfud MD ikut menanggapi.
Mahfud mengingatkan semua pihak meletakkan pernyataan JK sesuai konteksnya.
Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara merespons pertanyaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal bagaimana caranya agar mengkritik agar tidak dipanggil oleh polisi.
Mahfud menyadari bahwa pemerintah dihadapkan pada dilema saat adanya kritik dari masyarakat.
"Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar," kata dalam video yang diterima Kompas.tv, Minggu (14/2/2021).
Bahkan, lanjut Mahfud, dilema pemerintah soal kritik juga terjadi saat JK masih menjabat wapres.
"Karena sejak zaman Pak JK masih menjadi wapres, kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema," ujar Mahfud.
"Kan pak JK yang menyatakan sekarang ini kalau ngeritik takut dipanggil polisi, padahal nyatanya juga tidak," sambungnya.
Mahfud lantas mencontohkan bahwa era JK menjadi wapres, polisi juga menangkap para pelaku yang sering kali mengkritik pemerintah.
"Di zaman Pak JK tuh kita masih ingat ada misalnya Saracen, ada Muslim Cyber Army, ada Piyungan, sampai setiap hari itu menyerang pemerintah. Kan ada di zaman Pak JK juga. Ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut," tegas Mahfud.
Namun begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyadari bahwa hal tersebut merupakan sikap demokrasi dalam bernegara.
"Inilah demokrasi. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil hal-hal yang sifatnya kritik saja. Kritik kita masukkan dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," tuturnya.
Mahfud juga mengaku pemerintah tidak bisa menghalangi masyarakat untuk melapor jika merasa dirugikan terkait kritik tertentu.
"Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi lalu polisi memanggil," kata Mahfud.