Tribun Makassar
Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, Haidar Majid Sosialisasikan Perda Pengarusutamaan Gender
Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Haidar Majid, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Penulis: Muh. Abdiwan | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Haidar Majid, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Acara digelar di Aula Asrama Haji, Sudiang, Makassar, Minggu (14/1/2021).
Sosialisasi yang dihadiri 150 warga ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Ruangan aula yang berkapasitas 1.000 orang ditata dengan jarak antar kursi sesuai standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Selain itu, setiap peserta yang hadir sebelum memasuki ruangan melalui prosedur pengukuran suhu tubuh, wajib memakai masker selama kegiatan, dan tidak diperkenankan untuk membentuk kerumunan.
Perda yang disosialisasikan adalah Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Perda ini secara spesifik mendorong peningkatan peran serta kaum perempuan dalam ekonomi, politik, dan sosial budaya.
"Dengan hadirnya Perda ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin memastikan tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam pembangunan di daerah kita," kata Haidar Majid.
Hadir sebagai narasumber adalah Arief Wicaksono (Dekan FISIP Universitas Bosowa) dan Ishaq Rahman (Dosen FISIP Universitas Hasanuddin).
Kedua narasumber membeberkan pentingnya mind-set baru terkait peran perempuan dalam pembangunan.
"Secara konseptual, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam pembangunan. Namun seringkali terdapat anggapan bahwa laki-laki itu memiliki tanggung jawab lebih," kata Arief dalam pengantar diskusi.
Sementara Ishaq Rahman menyoroti isu gender dalam perspektof global. Masalah ini masih menjadi persoalan di dunia, dan menjadi kepedulian bersama.
"Amerika Serikat sudah merdeka selama 245 tahun, namun belum pernah ada presiden perempuan. Di Makassar, baru ada wakil walikota perempuan yang terpilih baru-baru ini. Ada anggapan yang keliru, bahwa urusan politik dan kepemimpinan adalah domain laki-laki," kata Ishaq.
Acara yang berlangsung dalam suasana semi formal ini kemudian diakhiri dengan diskusi dari beberapa peserta
