Pembebasan Lahan KA Makassar-Parepare Lambat, Gubernur Sulsel: Tidak Ada Duitnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, Febry Calvin Tetelepta menyoroti proyek strategis nasional di Sulsel yang bermasalah.

Salah satunya Proyek Kereta Api (KA) Makassar-Parepare. Yang pembebasan lahannya dinilai sangat lamban sehingga memperlambat penyelesaiaan proyek tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah blak-blakan.

"Jujur saja yah, kita sudah kerja maksimal, tapi selalu kendalanya ada di pembebasan lahan. Masyarakat sudah ia, tapi anggaran belum siap," kata NA usai peresmian pelataran Lego-lego di CPI Makassar, Rabu (10/2/2021).

NA menjelaskan, Pemprov berkali-kali rapat dan minta ketegasan stakeholder terkait.

"Makanya KSP agak sewot juga kan. Tapi itu kan buat seperti agak gereget sedikit," ujarnya.

Selama ini, lanjut NA, Pemprov Sulsel bersama Kajari, Badan Pertanahan, BPKP hampir tiap pekan duduk bersama.

"Bahkan Menhub setiap saat kita rapat. Keluhan di pengadilan sama," ujarnya.

Ia mencontohkan.

"Misalnya ada tak bersedia, tentu lewat konsinyasi atau dititip di pengadilan, giliran orang mau ambil, duitnya tidak ada," ujarnya.

"Ini yang harus kita coba evalusi. Elman (Lembaga Pembiayaan) saja, nama di KTP ada m-nya tidak ada m-nya bisa masalah. Detail sekali. Padahal BPKP sudah lakukan audit. Tidak sulit, pada saat penyerahan uang, kan foto. Ada macam-macam kan ada pegangan," jelasnya.