Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Natalius Pigai Viral Disandingkan dengan Gorila di FB Ambroncius Nababan Usai Tolak Vaksin, Siapa?

Natalius Pigai Viral usai fotonya Disandingkan dengan Gorila di FB Ambroncius Nababan Usai Tolak Vaksin, Siapa?

Editor: Ina Maharani
int
Natalius Pigai 

TRIBUN-TIMUR.COM - Saat ini tengah menjadi pembahasan beredarnya foto salah satu akun facebook melakukan posting dinilai rasis terhadap tokoh Papua, Natalius Pigai.

Akun Facebook tersebut diduga milik  Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius Nababan, tengah menjadi perdebatan publik.

Tampak pada  tangkapan layar yang beredar, Ambroncius Nababan memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla.

Dia memposting foto itu, guna merespon pernyataan Natalius Pigai soal vaksin Covid-19.

Natalius Pigai disandingkan dengan Gorila
Natalius Pigai disandingkan dengan Gorila ()

Siapa Natalius Pigai

Dilansir wikipedia.com, Natalius Pigai, (lahir di Paniai, Papua, 25 Desember 1975; umur 45 tahun) adalah seorang aktivis Indonesia. Ia bekerja sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di masa Kepemimpinan Alhilal Hamdi dan Jacob Nuwa Wea tahun 1999-2004.

Ia juga Aparatur Sipil Negeri yang mengabdi selama 15 tahun di Kementerian yang sama dengan menempati berbagai Jabatan Fungsional dan Struktural. Tim Asistensi Dirjen Kesbangpol Prof Dr. Sudarsono Hardjosukerto tahun 2006-2008.

Bersama Kementerian Dalam Negeri sebagai Moderator Dialog Interaktif di TVRI selama 2006-2008. Tahun 2008-2009 Penasehat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawasan dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias.

Ia merupakan salah seorang dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia periode 2012 - 2017.

Ia dikenal sebagai Aktivis Mahasiswa era tahun 1995-1999 pada masa perjuangan Reformasi.

Ia mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" (STPMD "APMD") Yogyakarta pada 1999. Pigai juga aktif di beberapa organisasi lainnya, seperti PRD, PMKRI, WALHI, Kontras, Rumah Perubahan, dan Petisi 28.

Pigai merupakan satu-satunya anggota Komnas HAM periode 2012 - 2017 yang berasal dari Papua. Pada saat ini selain dikenal sebagai aktivis Kemanusiaan juga bekerja sebagai profesional, Penyelidik Swasta dan Konsultan bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Perusahaan Asing dan Domestik.

Pendidikan Nonformal

Pendidikan Statistika di Universitas Indonesia (2004)

Pendidikan Peneliti di LIPI (2005)

Kursus Kepemimpinan di LAN (2010 - 2011)

Karier 

Staf di Yayasan Sejati (1999 - 2002)

Staf di Yayasan Cindelaras/YACITRA (1998)

Ketua Lembaga Studi Renaissance (1998 - 2000)

Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997 - 2000)

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Menakertrans (1999 - 2004)

Anggota Komnas HAM RI (2012 - 2017)

Buku

Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua

Migrasi Tenaga Kerja Internasional

Anak Indonesia Teraniaya: Status kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia

Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Tolak Vaksin

Sempat heboh dan ramai saat Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menolak vaksin corona.

Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin corona.

Setelah nama Anggota DPR Ribka Tjiptaning mengemuka tolak vaksin, kini gantian Natalius Pigai tak mau dipaksa ikut vaksin pemerintah.

Indonesia, telah menjalankan program vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang disuntikkan mulai Rabu (13/1/2021).

Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat pemerintahan serta influencer memperoleh suntikan vaksin Covid-19 dari Sinovac China.

Tahap pertama vaksinasi sendiri diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

Pemerintah bahkan telah memesan tujuh jenis vaksin untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis.

Jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, ada beberapa macam, sebagaimana diberitakan Kompas.com.

Vaksin tersebut yakni diproduksi PT Bio Farma yakni, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc dan BioNTech dan Sinovac. 

Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat yang menerima vaksin perdana diketahui mendapat suntikan vaksin Sinovac. 

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi memastikan masyarakat tidak bisa memilih vaksinnya karena ketersediaannya terbatas.

"Pemberian vaksin kepada sasaran sesuai ketersediaan vaksin ya. Jadi tidak ada opsi pilihan," katanya, Jumat (15/1/2021).

Akan tetapi nantinya setiap orang akan mendapat vaksin yang sama.

Misalnya, seseorang mendapatkan vaksin Sinovac yang harus diberikan dalam 2 dosis.

Jadi keduanya pasti dari Sinovac, bukan Pfizer atau lainnya. "Iya pasti," tegasnya.

Meski banyak pihak yang menantikan vaksin Covid-19 sebagai salah satu harapan keluar dari pandemi, namun tak sedikit masyarakat yang menolak.

Penolakan muncul dengan berbagai alasan, salah satunya karena beberapa daerah menerapkan denda bagi penolak vaksin

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai pun buka suara terkait pemerintah yang mengharuskan vaksinasi Covid-19.

Dilansir dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club (ILC), Minggu (17/1/2021), Pigai mengaku setuju untuk divaksin.

Namun, Pigai menyebut bahwa vaksinasi bukanlah menjadi kewajiban melainkan suatu hak bagi setiap warga negara.

Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga mengaku tidak menolak untuk disuntikkan vaksin.

Ia juga menghargai langkah dari pemerintah yang hadir untuk melayani kesehatan masyarakat.

Namun dikatakan Pigai, kesiapannya untuk divaksin itu dengan catatan dilakukan pada antrian yang terakhir.

"Saya termasuk orang yang setuju divaksin, tapi jumlah penduduk Indonesia kan 276 juta orang, saya yang ke-276 juta," ujar Pigai.

"Saya antri setelah 275 juta yang divaksin, baru saya 276," jelasnya.

Meski tidak menolak vaksinasi, Pigai menegaskan tidak setuju ketika pemerintah melakukannya dengan cara mewajibkan.

Pigai berharap soal mau atau tidaknya divaksin harus diserahkan kepada masing-masing warga yang bersangkutan.

"Itu hak dong, warga negara berhak menentukan karena saya leader dalam konteks ini memajukan soal HAM," kata dia.

"Artinya saya tidak menolak dan kita respek adanya keinginan baik pemerintah di dalam pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Selain itu, Pigai meminta pemerintah benar-benar sungguh-sungguh dalam program vaksinasi tersebut.

"Tapi jangan salah langkah, jangan memaksa," harapnya.

Ketika ditanya vaksin yang diinginkan, Pigai mengatakan tidak ingin divaksin dengan vaksin yang diumumkan oleh pemerintah saat ini.

"Seandainya divaksin, Bung Pigai itu pilih vaksin yang mana?" tanya Karni Ilyas.

"Yang jelas saya tidak pilih vaksin yang diumumkan pemerintah, karena mereka sudah terlanjur menciptakan vaksin itu di dalam pro dan kontra," terangnya menutup.

"Saya pergi cari saya bisa beli sendiri, mau 10 juta, 20 juta yang penting saya bisa hidup, tapi saya kasih vaksin itu ke dokter Indonesia karena kita juga ikuti nasionalisme," kata Pigai.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved