Breaking News:

Tribun Soppeng

Tebang Pohon Jati di Kebunnya, Tiga Petani di Soppeng Divonis 3 Bulan Penjara

Tiga petani asal Ale Sewo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng divonis tiga bulan penjara di Pengadilan Negeri Watansoppeng, Selasa (19/1/2021)

ist
Tiga petani asal Ale Sewo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Natu bin Takka (75), Ario Permadi bin Natu (31), dan Sabang bin Beddu (47) divonis 3 bulan penjara di PN Watansoppeng, Selasa (19/1/2021) kemarin 

TRIBUNSOPPENG.COM, WATANSOPPENG - Tiga petani asal Ale Sewo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng divonis tiga bulan penjara di Pengadilan Negeri Watansoppeng, Selasa (19/1/2021) kemarin.

Ketiganya adalah Natu bin Takka (75), Ario Permadi bin Natu (31), dan Sabang bin Beddu (47) yang masih satu keluarga.

Mereka dijerat pasal 82 ayat (1) huruf b atau Pasal 82 ayat (2) atau Pasal 83 ayat (1) huruf a, atau Pasal 84 ayat (1) atau Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut ketiganya 4 bulan.

"Kemarin sudah putusan, putusnya terbukti dan dihukum pidana penjara selama 3 bulan," kata JPU, Muhammad Hendra Setia, Rabu (20/1/2021).

Pendamping hukum ketiganya tak terima dengan vonis Pengadilan Negeri Watansoppeng dan akan melakukan banding ke Mahkamah Agung.

"Hal wajar kalau para terdakwa melalui penasihat hukum tidak terima dengan putusan pengadilan, dengan upaya hukum yang diambil oleh para terdakwa melalui PHnya tentunya sikap kami sama akan melakukan upaya hukum yaitu banding," katanya.

Salah satu pendamping hukum ketiga petani Ale Sewo itu, yakni Ridwan mengatakan, selain akan melakukan banding terhadap putusan pengadilan, pihaknya juga akan terus mendukung sepenuhnya perjuangan petani-petani tradisional untuk mempertahankan sumber-sumber agraria  mereka yang secara semena-mena masuk dalam klaim kawasan hutan.

"Kami menuntut Kepolisian, KLHK dan seluruh lembaga negara untu menghormati hak-hak petani yang dilindungi konstitusi, dan menghentikan segala bentuk praktik intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani-petani tradisional," katanya.

Selain itu, YLBHI-LBH Makassar dan KPA Sulawesi Selatan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan agenda reforma agraria secara menyeluruh/komprehensif.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved