Pemkab Luwu Utara Bakal Bentuk Desa Tangguh Bencana

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, akan membentuk desa tangguh bencana di semua wilayah.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, dalam berbagai kesempatan kerap mengingatkan petingnya kegiatan mitigasi bencana dilakukan. 

Apalagi akhir-akhir ini beberapa daerah di Indonesia dirundung duka dengan berbagai bencana.

Termasuk Luwu Utara yang diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu.

Bahkan dirinya berharap agar kegiatan mitigasi dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari atau istilah di masa pandemi Covid-19 adalah adaptasi kebiasaan baru.  

"Sudah saatnya kita harus selalu waspada terhadap berbagai potensi bencana yang ada di tengah kondisi cuaca yang ekstrim saat ini. Untuk itu, kegiatan mitigasi sudah harus menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari," kata Indah via rilis Humas, Selasa (19/1/2021).

Bukan tanpa sebab Indah menegaskan hal ini. 

Mengingat Indonesia adalah negara yang selalu dikelilingi berbagai potensi bencana.

Bahkan peneliti asal Jepang pernah menyebut Indonesia sebagai 'supermarket' bencana. 

Termasuk wilayah Sulawesi Selatan dan Tana Luwu. 

Untuk itu, ia meminta perangkat daerah terkait segera membentuk desa tangguh bencana (destana) di seluruh desa untuk memperkuat kegiatan mitigasi.

“Saya minta seluruh camat segera meneruskan ke desa-desa bahwa kita segera membentuk desa tangguh bencana,” tegas Indah.

Indah mengungkapkan, pembentukan destana sudah dirancang dua tahun terakhir.

Dan telah dijadwalkan akan dilaunching pada April 2020 yang lalu. 

Tapi karena kondisi masih pandemi Covid-19, launching destana mengalami penundaan. 

“Sebenarnya tahun lalu dilaunching, tapi karena pandemi kemudian ditunda, dan tahun ini rencananya kita launching, dengan membentuk destana di seluruh desa yang ada di Luwu Utara,” beber Indah.

Seperti apa kesiapan Pemkab membentuk destana? 

Orang nomor satu di Luwu Utara ini menyebutkan, telah memiliki dua dokumen rencana kontinjensi (renkon), yaitu dokumen renkon banjir dan dokumen renkon tanah longsor. 

Dua dokumen renkon ini sudah cukup bagi pemda untuk menyosialisasikannya kepada seluruh desa yang disiapkan sebagai destana. 

Renkon ini adalah dokumen perencanaan penanganan bencana yang lebih efektif, efisien dan professional.

“Nanti kita lihat apakah dokumen renkon ini masih cukup layak dipakai ataukah kita evaluasi dulu baru kemudian disebarkan kembali kepada masyarakat untuk menjadi dokumen bersama, sebagai bahan di dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana,” imbuh Indah. 

Ia juga berharap Dinas Pendidikan berperan dalam kegiatan mitigasi.

“Begitu juga Dinas Pendidikan, mitigasi harus masuk ke dalam muatan lokal, utamanya kegiatan PKBM. Di mana masyarakat diberi pemahaman bagaimana membuat jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana," katanya.

"Kita memang tak mampu menghindari bencana ketika bencana itu sudah ditakdirkan terjadi, tapi kita mampu meminimalkan korban jiwa jika kegiatan mitigasi kita berjalan dengan baik,” paparnya.