Dosen Makassar Sebut Ribka Tjiptaning Cari Panggung: Setahun Terakhir Kita Tidak Tahu Apa Kinerjanya

“Mbak Ribka Tjiptaning, sebagai anggota DPR Komisi IX mengapa baru sekarang Anda gencar tolak vaksin dan menganggap barang rongsokan sementara Presiden, tokoh agama, Panglima TNI, Kapolri, Tokoh Pemuda, Menkes sudah Vaksin,” jelas Arqam Azikin.

Dan, sekali lagi Arqam Azikin menantang Ribka Tjiptaning, “Anda pejabat Negara loh, dan sebagai tanggung jawab moral, saya menantang Anda debat terbuka secara komunikasi politik atas kinerja mbak selama setahun ini.”

Pembelaan Bio Farma

PT Bio Farma (Persero) memastikan vaksin Covid-19 Sinovac asal China sudah memenuhi standar nasional dan internasional.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto, menjawab tudingan Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning yang menyebut vaksin Sinovac sebagai barang rongsokan.

Menurutnya, setiap vaksin ataupun obat yang digunakan untuk manusia sudah ditetapkan standar nasional oleh BPOM dan internasional dari WHO.

"Termasuk vaksin Sinovac, harus ikut standar kualitas, standar keamanan, standar efikasi," tutur Bambang saat dihubungi, Minggu (17/1/2021).

Ia menjelaskan, vaksin Sinovac sudah diuji di binatang.

Kemudian telah melalui uji klinis tahap satu hingga tiga oleh perusahaan pembuat vaksin tersebut.

Bahkan, vaksin Sinovac di Indonesia sudah memenuhi standar yang ditetapkan BPOM dan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

"Ini adalah izin penggunaan vaksin atau apapun obat baru dalam keadaan kedaruratan masyarakat. Pandemi ini kan dalam keadaan darurat.

Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai uji klinis fase tiga, cukup monitoring 3 bulan dievaluasi dan bisa dilakukan pengeluaran izin tersebut," paparnya.

Oleh sebab itu, Bambang mengimbau masyarakat untuk dapat mensukseskan program vaksinasi, agar sama-sama membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Usai Tolak Vaksin Sinovac, Fraksi PDIP Rotasi Ribka dari Komisi IX ke Komisi VII DPR