Soal Perbaikan Jembatan Desa Pakkasalo Bone, Begini Keputusannya

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Komisi III DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menindaklanjuti tuntutan Aliansi Pemuda Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue untuk perbaikan jembatan yang menghubungkan Desa Pakkasalo-Desa Mallusetasi.

Ketua Komisi III DPRD Bone, Andi Suaedi mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulsel.

Hasilnya, kata Suaedi, Dinas PUPR Sulsel meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Bone bersurat kepada Gubernur Sulsel serta PUPR Sulsel untuk mengusulkan perbaikan jembatan gantung tersebut.

Perbaikan jembatan bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan keuangan Pemprov Sulsel.

"PUPR Sulsel merespon untuk pembuatan jembatan permanen. Pemda Bone diminta bersurat. Perbaikan bisa dilakukan dengan bantuan keuangan Pemprov," katanya Senin (18/1/2021).

Lanjutnya, Dinas PUPR Sulsel juga meminta, jika jembatan tersebut ingin diperbaiki tidak ada permasalahan yang muncul nantinya. Seperti, masalah pembebasan lahan di sekitar lokasi.

"Sudah disiapkan anggaran, tapi tidak bisa dikerjakan kalau ada masalah. Jadi pemerintah Desa Pakkasalo dan Desa Mallusetasi harus betul-betul menyelesaikan masalah sehubungan pembebasan lahan," tutur legislator Partai Demokrat ini.

Kata dia, diperkirakan untuk pembangunan jembatan secara permanen menelan anggaran Rp 11 miliar. 

Ia pun mendesak Pemda Bone segera bersurat ke Pemprov Sulsel. Jangan lagi ditunda-tunda. Supaya pengerjaannya bisa dilakukan segera.

"Kami mengharapkan kalau tidak bisa selesai tahun ini, setidaknya 2022 bisa diselesaikan," ucapnya.

Selain jembatan Desa Pakkasalo, jembatan di Kecamatan Kahu, Kajuara serta masalah jalan juga disampaikan ke Dinas PUPR Sulsel.

Rencananya, permasalahan infrastruktur jembatan dan jalan akan disampaikan juga kepada Kementerian PUPR.

Menurut dia, Bone memiliki wilayah yang luas dibanding daerah lainnya. Tentunya harus jadi prioritas. Di sisi lain luas wilayah tidak sebanding dengan kemampuan anggaran.

"Bone harus diprioritaskan dari kabupaten lain karena memiliki wilayah yang luas. Dinas PUPR Bone memperkirakan butuh Rp 1 triliun untuk perbaikan infrastruktur. Sedangkan terealisasi Rp 15 miliar. Ini tidak sebanding dengan keinginan masyarakat," ujarnya.

"Komisi III tidak akan tinggal diam melihat masalah di masyarakat. Komisi III bekerja sama dengan Pemda untuk menyelesaikan masalah yang ada," pungkas Suaedi.

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar