Ribka Tjiptaning Tak Mau Divaksin, Pernah Tolak Vaksin Flu Burung Senilai Hampir Setengah Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM- Legislator DPR RI, Ribka Tjiptaning menggebrak.

Kemarin dalam Rapat Kerja Kementerian Kesehatan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin Sinovac.

Itu bukan pertama kali Ribka Tjiptaning menggebrak.

Ketika masih menjadi ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014 yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Ribka Tjiptaning menolak tanda tangan anggaran vaksin flu burung bernilai hampir setengah triliun atau Rp 493 miliar.

Itu terjadi ketia flu burung menyerang negara Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemarin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Ribka Tjiptaning tegas menolak divaksinasi Covid-19 untuk mencegah meluasnya penularan virus mematikan dari Wuhan, China.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."