Bukan Jenderal Makassar dan Jagoan Amien Rais, IPW: Jenderal Sumatera Barat Menguat di Istana

Hari ini, Bursa Kapolri Pengganti Jenderal Idham Azis semakin seru, Akpol 88 dan Akpol 91 bersaing ketat. 

TRIBUN-TIMUR.COM- Bursa Kapolri pengganti Idham Azis semakin panas.

Belakangan ini, anggota Komisi III DPR RI dari Sulsel, Supriansa Mannawahu mengganggap Jenderal Asal Makassar, Irjen Pol Fadil Imran sangat layak naik bintang tiga. Kemudian bisa menjadi Calon Kapolri. 

“Masih banyak kader-kader kepolisian yang lain yang memiliki kemampuan untuk posisi Kapolri. Sejumlah Kapolda berbintang dua juga dipandang memiliki karier yang bisa saja dalam waktu dekat bisa menempati posisi bintang tiga seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran,” kata Supriansa Mannahawu.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais juga sudah menyampaikan jagoannya.

Tokoh reformasi 1988 ini menjagokan kabareskrim saat ini, Komjen Listyo Sigit Prabowo.

 Tapi, Indonesia Police Watch (IPW) menyampaikan presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan menunjuk Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Komjen Gatot Eddy adalah lahir di Solok, Sumatra Barat, 28 Juni 1965, 55 tahun lalu.

Ia adalah Jenderal asal Sumatra Barat.

Jika Presiden Joko Widodo mengangkatnya maka dia menjadi Wakapolri kedua menjabat sebagai Kapolri setelah Jenderal Badrodi Haiti.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyampaikan gagasan tersebut mulai menguat di lingkungan istana.

Nantinya, Jokowi akan sekaligus menunjuk Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo sebagai Wakapolri untuk menggantikan posisi Gatot.

"Saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri, yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjadi Kapolri Pengganti Jenderal Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Dari pantauan IPW, gagasan tersebut semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR.

Ini setelah Wanjakti Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden.

"Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021," ungkap dia.

Setelah mendapatkan usulan nama-nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021.

"Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91.

Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.

Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," jelasnya.

Dengan demikian pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi.

Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023.

Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026.

Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan.

"IPW sendiri melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya.

Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.

Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," bebernya.

Menurutnya, presiden Jokowi harus mampu mengambil keputusan yang tepat mengenai penunjukkan posisi Kapolri tersebut.

"Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," tukasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul IPW Sebut Komjen Gatot Eddy Menguat Jadi Kapolri di Lingkungan Istana

Baca juga: Moeldoko Pastikan Calon Kapolri Sudah di Tangan Presiden Joko Widodo, Angkatan 88, 89, 91 Berpeluang

Baca juga: Jenderal Idham Azis Mohon Pengganti ke Jokowi, Irjen Fadil Imran Dijagokan dan segera Naik Bintang 3