Guru PNS Diganti PPPK, Kadikbud Bantaeng Minta Kuota Ditetapkan Kabupaten
Dia berharap kuota ditetapkan oleh Kabupaten karena hanya daerah itu sendiri yang mengetahui kebutuhan
Penulis: Achmad Nasution | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Pemerintah pusat berencana bakal menghapus rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus untuk tenaga guru yang bakal berlaku mulai tahun 2021.
Nantinya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hanya membuka rekrutmen tenaga guru dengan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, Muhammad Haris meminta agar kuota P3K untuk tenaga guru tidak ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
Dia berharap kuota ditetapkan oleh Kabupaten karena hanya daerah itu sendiri yang mengetahui kebutuhan wilayahnya masing-masing.
"Kuota langsung pusat, karena nantinya kalau kuota nasional maka ada yang tidak terlalu butuh justru disana yang banyak lulus," kata Muhammad Haris kepada TribunBantaeng.com, Selasa, (5/1/2021).
Meskipun data tetap diusulkan oleh Kabupaten, tetapi tidak bisa dipastikan bahwa kuota yang diusulkan itu yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
Padahal yang harus menjadi prioritas adalah tenaga guru sesuai masa pengabdiannya, sehingga disitu baru ada keadilan.
"Makanya saya perintahkan untuk kirim data lengkap termasuk masa pengabdiannya. Supaya menjadi pertimbangan," ujarnya.
Selan itu, dia menilai program P3K merupakan solusi terbaik dalam permasalahan di dunia pendidikan saat ini.
Menurutnya, pemerataan tenaga guru menjadi permasalahan saat ini. Sebab, sangat sulit memutasi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Saya melihat jika ini yang terjadi tidak lagi sulit memutasi guru ke daerah lain. Karena selama ini PNS sangat sulit memutasi dari kota ke daerah," jelasnya.
Padahal, di Bantaeng sedang di fokuskan untuk menciptakan pelayanan pendidikan yang sama setiap sekolah. Baik itu di Kota maupun di Desa.
"Dinas pendidikan berfokus pada proses layanan. Bagaimana 149 SD, 24 SMP, 75 TK memiliki layanan yang sama. Sama layanannya di kota dan di Desa," lanjutnya.
Namun, hal itu sulit diwujudkan karena masalah pemerataan guru.
Olehnya itu, dengan adanya P3K bakal membantu terwujudnya pemerataan guru hingga ke Desa-Desa, karena bebas menempatkan sesuai kebutuhan.
"Artinya, lebih mudah di atur ketimbang dia PNS.
Persoalan kita di dunia pendidikan itu yang paling sulit bagaiaman mengisi kekosongan guru di Desa," tuturnya.
