Arsyad Sukma Gugat Hasil Pilkada Lutra

AKAS Gugat KPU Luwu Utara di MK, Ini Penjelasan Sekretaris Tim Pemenangannya

Diantaranya menggugat hasil pelaksanaan Pilkada Luwu Utara yang dianggap jauh dari unsur pelaksanaan demokrasi yang baik. 

Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Imam Wahyudi
ist
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut tiga Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS) menggungat hasil Pilkada Luwu Utara tahun 2020 ke Mahkamah Konstirusi (MK) 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara nomor urut tiga, Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (21/12/2020).

Gugatan ini dapat dilihat pada akun resmi MK di laman www.mkri.id.

Sekretaris tim pemenangan AKAS, Arinal To Makkawaru, Selasa (22/12/2020) membenarkan gugatan itu.

Kata dia, gugatan dilakukan demi azas keadilan dan sebagai upaya tim AKAS untuk menegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku. 

Arinal menyebut beberapa poin penting yang telah diajukan ke MK.

Diantaranya menggugat hasil pelaksanaan Pilkada Luwu Utara yang dianggap jauh dari unsur pelaksanaan demokrasi yang baik. 

Misalnya soal Pilkades yang terkesan sengaja tidak dilaksanakan oleh bupati yang juga peserta/kontestan Pilkada Luwu Utara 2020.

"Ada 104 desa yang harus segera digelar Pilkades-nya, ini ketentuan Peraturan Bupati yang mewajibkan digelar Pilkades Serentak pada April 2020, tetapi kemudian tidak dilaksanakan dan paslon petahana sesuai UU nomor 6 tahun 2004, juncto PP nomor 43 tahun 2014, Permendagri nomor 112 tahun 2014 dan seterusnya, yang menjadi salah satu dasar gugatan Paslon AKAS, bahwa Pilkada ini digelar dengan merusak dan melanggar tatanan hukum, yang menguntungkan paslon petahana," jelas Arinal.

Arinal juga menyebut netralitas ASN menjadi salah satu alasan mengapa penyelenggaraan Pilkada Luwu Utara tidak berkualitas.

Ketidaknetralan tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa pelanggaran yang telah diputuskan oleh Bawaslu dan menjadi bagian pembuktian gugatan paslon bertagline Harapan Baru Luwu Utara.

"AKAS meyakini, Pilkada Luwu Utara tidak berlangsung sesuai harapan dan ekspektasi masyarakat, sehingga kami meminta MK membatalkan hasil-hasil penetapan KPU Luwu Utara, karena ada paslon yang menurut kami melakukan pelanggaran secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), yang akan kami buka dan buktikan di sidang MK nanti," tuturnya.     

Gugatan AKAS ke MK telah teregister dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PAN.MK/AP3/12/2020.

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved