Vaksin Covid-19 Gratis, Harus Pakai BPJS Kesehatan atau Ada Syarat Lain? Kemenkes Beri Keterangan

Kabar tersebut diharap dapat didalami karena dinilai bisa berdampak secara sosiologis di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Daulay meminta itu didalami karena dinilai ada kesan bahwa vaksin produk China tidak dipakai negaranya.

Terlebih, China menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk mengimport vaksin dari negara lain.

"Kan agak aneh ya. Mereka punya vaksin sendiri, tapi beli ke tempat lain. Dari sisi keamanan dan keuangan, tentu itu kurang menguntungkan," kata Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat 18 Desember 2020.

Namun, Saleh mengatakan pendalaman terhadap masalah ini harus dilakukan secara fair.

Bisa saja, impor vaksin yang dilakukan China adalah juga bagian dari kerja sama akademik yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini, kata dia, tentu tidak begitu sulit untuk ditelusuri jika rekam jejak masing-masing produsen vaksin yang ada dapat diungkap.

"Kalau bentuknya kerja sama, ya bisa saja itu”.

“Sama seperti kerjasama antara Biofarma dan Sinovac. Kita akan memproduksi sendiri vaksin merah putih.

Namun, pada saat yang sama kita akan mengimpor vaksin dari China untuk kebutuhan nasional," ujarnya.

"Impor vaksin dilakukan mengingat jumlah dosis yang dibutuhkan sangat besar.

Selain masih menunggu waktu yang agak lama, kapasitas produsen vaksin untuk memproduksi vaksin pun terbatas.

Itu yang menjadi dasar pemerintah kita menjalin kerjasama dengan produsen vaksin dari berbagai negara," imbuhnya.

Dalam konteks seperti ini, Saleh meminta semua pihak tidak perlu terlalu curiga.