50,1 Juta Pemilih Perempuan di Indonesia, SPAK: Pelajari dengan Teliti Calon Pimpinan Daerahmu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perempuan adalah separuh Indonesia.

Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia adalah warna demokrasi bangsa.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan dari total 100.359.152 pemilih terdaftar di 270 daerah berpilkada, sebanyak 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen.

Data ini menunjukkan perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi, serta pemerintahan Indonesia ke depan.

Ini sebuah pilihan yang perlu ditentukan dalam pesta demokrasi di 270 daerah di Indonesia, pada 9 Desember 2020.

"Ini adalah sebuah kenyataan suara perempuan berharga," katanya via rilis SPAK Indonesia, Selasa (8/12/2020) pagi.

Berharga untuk menjadi pintu masuk perjuangan bagi terbangunnya wajah politik, demokrasi, dan pemerintahan Indonesia yang berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dan lain-lain.

Karena itu, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia menyerukan perempuan, jangan takut membuat pilihan yang benar.

Pilihan benar adalah calon yang antara lain akan memajukan 270 daerah di Indonesia dan memastikan keberagaman adalah kekayaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa.

Kemudian membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dan lain-lain di daerah, untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor.

"Juga akan menghantarkan 270 daerah ini menjadi bagian penting dari setiap kebijakan nasional," kata Ema Husain anggota SPAK Indonesia.

menurutnya, jangan berfikir apalah arti suara saya atau apalah arti satu suara karena setiap suara penting untuk 270 daerah ini.

"Karena berharga untuk 270 daerah ini, jangan jual atau tukar suara kita dengan apapun. Waspada! Jual beli suara (politik uang) bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara," katanya.

Menurutnya, politik uang biasa dilakukan untuk membeli kekebalan hukum agar penyelenggara pilkada, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan praktik uang dilakukan.

Praktik politik uang ujar Ema, menjadikan politik berbiaya tinggi menghasilkan pemimpin daerah yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya.

"Mereka tidak akan memikirkan kepentingan rakyat," kata lagi.

Ema menambahkan, mereka yang terpilih karena politik uang, biasanya orang yang tidak memiliki kompetensi, kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

"Uang negara kelak dikelolanya, berpotensi dikorupsi/digunakan untuk kepentingan pemodal atau kepentingan pribadi/keluarga untuk mengganti uang yang telah digunakan membiayai pemenangannya," ujarnya.

"Perilaku masa lalu biasanya akan berulang dimasa depan. Oleh karenanya pelajari dengan teliti calon pimpinan daerahmu," tegas Ema.

Iapun berharap pemilih tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejaknya, jelas visi, misi dan  program kerjanya serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang Adil dan Sejahtera. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin