Muktamar IX PPP, Pertama di Luar Pulau Jawa, Digelar Secara Daring di Kota Makassar

Menurutnya, penyelenggaran Muktamar PPP jelas meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Ini sesuatu yang luar biasa karena DPC PPP Makassar jadi tuan rumah, ada beberapa manfaat. Pertama, peserta seribu orang, artinya kita butuh kamar hotel di atas seribu, sektor ekonomi bisa datangkan PAD,” jelasnya.

Selain itu, penyelenggaraann Muktamar PPP ini kali pertama digelar di Makassar. “DPC PPP Makassar sangat bahagia sekali untuk pertama kalinya dihelat di Makassar,” katanya.

Menteri Hingga Gubernur Berebut Kursi Ketum

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan partai tersebut membuka ruang kepada semua pihak untuk maju menjadi calon ketua umum partai berlambang Kakbah.

Hingga saat ini, kata Arsul terdapat empat orang dari internal PPP maju dalam pemilihan ketua umum.

“Pertama Pak Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas), kemudian Pak Mardiono (Anggota Watimpres),” ujar Arsul secara virtual, Jakarta, Senin (2/11) lalu.

Selain itu, politikus senior PPP yang pernah menjabat Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowan dan Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, turut maju dalam perebutan kursi pucuk pimpinan PPP.

“Lalu ada juga Pak Sandiaga Uno (diusulkan), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim) dan Gus Ipul,” katanya.

Arsul menyadari majunya pihak eksternal partai menuai kritikan dari berbagai pihak, namun PPP merupakan partai yang demokratis dan membuka ruang kepada siapapun.

“Meskipun membuka pintu kepada semua orang untuk bisa gabung di PPP, tapi AD/ART kami mengatur bahwa untuk masuk calon ketua umum harus pernah jadi pengurus di tingkat pusat PPP, supaya identitas PPP sebagai partai kader tidak hilang,” jelasnya.

Wakil Ketua Steering Committee Muktamar IX PPP Syaiful mengatakan, pemilihan Ketua Umum PPP dapat dilakukan secara langsung one man one vote dengan satu utusan satu suara atau melalui sistem formatur.

“Dua cara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada peserta Muktamirin," kata anggota Komisi I DPR itu.

Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya kata Syaiful, jika ketua umum berasal dari fusi Nahdlatul Ulama (NU), maka sekretaris jenderalnya dari Parmusi atau Muhammadiyah.

“Begitu juga sebaliknya mengingat PPP dilahirkan oleh empat fusi partai, yakni NU, Muslimin Indonesia, Syarikat Islam dan Perti. Keseimbangan komposisi tersebut sangat penting agar terjadi kekompakan antar fusi sebagai jati dirinya," ujarnya.

"Diharapkan yang menjadi Ketua Umum dan Sekjen PPP mendatang adalah kader ideologis masing-masing fusi, bukan kader fusi yang biologis ataupun pengakuan," kata Syaiful.(*)