Legislator Kompak Tolak Pembangunan Kantor Baru DPRD Palopo

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Sejumlah legislator kompak menolak rencana pembangunan Kantor DPRD Kota Palopo yang baru pada tahun 2021.

Suara penolakan muncul dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 oleh Banggar DPRD Palopo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Salah satu menolak adalah legislator Partai Golkar Baharman Supri.

Menurut dia, gedung yang ditaksir menghabiskan anggaran Rp 17,4 miliar belum mendesak.

Kata dia, menyelesaikan masala ganti rugi Pusat Niaga Palopo (PNP) lebih mendesak.

Ketimbang membangun gedung untuk anggota dewan.

"Fraksi Golkar meminta pemerintah untuk mengalihkan anggaran ini secara bertahap, agar tidak terlalu memberatkan anggaran pemerintah," kata Baharman, Sabtu (21/11/2020).

Memang gedung dewan sudah perlu rehab berat ke depan.

Tapi masalah pasar adalah menyangkut kepastian masyarakat pasar.

"Ini sudah perintah putusan hukum yang meminta kepada pemerintah melakukan ganti rugi," katanya.

Legislator lainnya, Muhammad Mahdi menilai rencana Dinas PUPR itu tidak terlalu urgent.

Apalagi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ekonomi daerah dan masyarakat lesu.

"Saya kira sebagai wakil rakyat kita harus mengedepankan kepentingan rakyat dulu, baru kemudian kepentingan kita sebagai anggota DPRD," katanya.

"Khusus untuk pembangunan gedung DPRD yang baru, saya pribadi menilai hal itu kurang tepat saat ini, ada persoalan lain yang lebih prioritas yang harus kita dahulukan," tutur dia.

Mahdi merasa, kantor DPRD saat ini masih cukup layak kendati butuh direhab.

"Kalau rehab paling habis Rp 2-3 miliar, dari pada bangun baru Rp 17,4 miliar, itu terlalu besar. Banyak hal lain yang lebih urgent, kami di DPRD enjoy saja dengan kondisi gedung yang ada saat ini," tutupnya.

Laporan Wartawan Tribunpalopo.com, Chalik Mawardi