2 Kali Ditolak! Pemprov Sulsel Usulkan Rp 100 M untuk Beli Helikopter, Selle KS Dalle Bilang Begini

2 Kali Ditolak! Pemprov Sulsel Usulkan Rp 100 M untuk Beli Helikopter, Selle KS Dalle Bilang Begini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengusulkan anggaran senilai Rp 100 miliar.

Untuk pengadaan satu unit helikopter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok 2021.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Junaedi Bakri membenarkan hal tersebut.

Baca juga: Pengadaan Helikopter Pro Kontra, PDIP Dukung Pemprov, Golkar dan Hanura Tak Setuju

“Kita siapkan 2021,” katanya kepada Tribun, Kamis (12/11/2020) malam.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Sulsel Selle KS Dalle tidak mempermasalahkan keinginan Pemprov Sulsel yang ingin membeli satu unit heli.
“Tidak ada masalah,” kata Selle KS Dalle.

Dulu kata Selle KS Dalle, sejumlah anggota DPRD Sulsel menolak pengadaan helikopter oleh Pemprov karena tipe yang ingin dibeli tidak memadai untuk penanggulangan bencana alam.

Bahkan, bisa mengancam keselamatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

Baca juga: Dewan Minta Pengadaan Helikopter Pemprov Sulsel Dikaji Lagi Ulang

Termasuk Forkopimda yang ingin menggunakan helikopter tersebut.

“Makanya kami sampaikan waktu itu, jangan setengah-setengah kalau mau beli heli. Kita dulu tidak setuju karena heli yang ingin dibeli terbatas kapasitasnya,” tegas Selle KS Dalle.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel tersebut menambahkan alasan lain mengapa pengadaan helikopter ditolak karena tidak sesuai dengan kebutuhan Sulsel yang memiliki 24 kabupaten/kota.

“Waktu itu kita coret karena pengadaan heli belum urgen, kapasitasnya kecil, untuk apa,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini.

Baca juga: Oknum Polisi Berpangkat Brigadir Ngamuk di Kantor BNN Bone, AKBP Ismail Husein Langsung Lakukan Ini

Terkait tipe heli yang akan dibeli Pemprov Sulsel, Selle mengaku belum tahu, termasuk nominal anggaran yang diusulkan pada RAPBD Pokok 2021.

“Kita belum bahas. Malam Senin itu baru nota kesepahaman, besok pandangan fraksi. Setelah itu baru kita masuk pembahasan RKA. Di RKA ini baru akan kelihatan tipenya apa,” ujar Selle KS Dalle.

Meski Pemprov Sulsel berencana membeli heli, Namun, kata Junaedi Bakri pemerintah pusat menyarankan agar pemprov menggunakan sistem sewa.

Baca juga: Visi Misi Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi, Appi-Rahman, Dilan, None-Zunnun di Pilkada Makassar 2020

Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menggunakan cara sama.

“Pak Gub berharap kita beli, tapi ada pertimbangan pemerintah pusat,” kata Junaedi Bakri.

“Mereka selama ini hanya menggunakan sistem sewa dengan pertimbangan biaya operasional bisa efisien. Saat ini kita pikirkan untuk sewa beli atau sewa to saja,” Junaedi Bakri menjelaskan.

Baca juga: DPRD Hapus Pengadaan Helikopter Pemprov Sulsel, Alasannya

“Nah, kami belum ada estimasi harga penyewaan, tapi yang kita sediakan anggaran senilai Rp 100 miliar untuk pembelian,” jelasnya menambahkan.

Namun alokasi itu apakah di BPBD Sulsel?

“Kita lagi pikirkan itu, rencana heli ini selain untuk bencana juga untuk pelayanan sehingga dicari penempatan yang pas secara fungsional,” katanya.

Baca juga: Gisella Anastasia atau Gisel Buka Suara soal Video Syur Mirip Dirinya, Pakar Ekspresi: Ada yang Aneh

Dua Kali Ditolak!

Pemprov Sulsel sebelumnya mengajukan anggaran pembelian dan penyewaan helikopter pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2018 dan APBD Pokok 2020. Hanya saja, ditolak DPRD Sulsel melalui rapat badan anggaran.

Waktu itu, Pemprov Sulsel mengusulkan anggaran senilai Rp 30 miliar untuk pembelian. Sementara untuk sewa diajukan sekira Rp 3,5 miliar atau totalnya Rp 17,5 miliar.

Sewa heli senilai Rp 2,7 miliar untuk 50 jam.

Baca juga: Selle KS Dalle: Tidak Ada Mutasi Massal yang Tidak Menimbulkan Masalah

Usulan diajukan hanya sebulan setelah M Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) resmi memimpin Sulsel.

Usulan itu ditolak karena menyalahi mekanisme dan tidak mengacu RPJMD 2013-2018.

Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga waktu itu menyatakan pengadaan dan sewa helikopter ditolak karena mengorbankan anggaran untuk pertanian dan perikanan.(*)