DPRD Hapus Pengadaan Helikopter Pemprov Sulsel, Alasannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menghapus usulan pengadaan Helikopter di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Penghapusan pengadaan helikopter diputuskan dalam rapat finalisasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Jumat (29/11/2019).

"Helikopter sudah dihapus dan tidak ada lagi," kata Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel Fahruddin Rangga kepada Tribun.

Usulan pengadaan Helikopter yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan beberapa pertimbangan dewan.

Pertama kata Politisi Golkar tersebut karena tidak menjadi kebutuhan prioritas Gubernur. Pengadaan Helikopter KUA PPAS.

"Pertimbangan lain masih ada belanja urusan wajib yg lebih prioritas dan membutuhkan tambahan anggaran, contoh pendidikan," tegasnya.

Senada disampaikan legislator DPRD Sulsel Selle KS Dalle. "Heli kopter djtunda pengadaannya.karena kita sayang pak gubernur. Kita tidak mau beliau naik heli bermesin satu yang sedari awal kita tau kemampuan bermanuvernya sangat terbatas, tisak bisa terbang tinggi," ujarnyam

Sekedar diketahui Pemprov Sulsel. Pengadaan Heli dimasukan dalam RKA BPBD Sulsel. Anggarannya senilai Rp 30 miliar.

Pada saat rapat komisi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Syamsimbar mengatakan pengadaan helikopter sangat dibutuhkan.

Karena melihat kondisi di Sulsel masuk dalam kategori zona merah, dan sangat rentang bencana. "Tidak ada satupun kabupaten luput bencana seperti banjir," sebutnya.(*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: