Buka Bimtek Pengolahan Data, Sekprov Sulbar: Harus Ada Komitmen Pimpinan OPD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Provinsi Sulbar bimtek pengumpulan dan pengelolaan data sektoral untuk kabupaten se-Sulbar.

Bimtek tersebut dibuka langsung Sekprov Muhammad Idris di ruangan meeting lantai II kantor Gubernur, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (10/11/2020).

Menurut Idris dalam hal pengelolaan agar menghasilkan produk data yang baik dibutuhkan komitmen kuat seorang pimpinan OPD.

"Misi kita mewujudkan satu data yang kuat, ini tidak kita bisa capai jika hanya disponsori oleh Dinas Kominfo tanpa ada komitmen yang tinggi dari para pimpinan pengelola data di kabupaten. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah penyiapan  SDM untuk pengelolaan data, untuk itu mari benahi SDM," katanya.

Ia menjelaskan, melihat perkembangan teknologi makin hari semakin modern, maka hal yang lain perlu juga dilakukan adalah penyiapan infrastruktur.

Sementara Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi DM mengatakan, komitmen pimpinan sangat menentukan arah suksesnya dalam pengelolaan data di setiap OPD.

"Bagaimanapun yang di bawa mengelola data, kalau pimpinannya tidak mensupport, tidak tanggap dan lainnya, maka yakin dan percaya pengelolaan data tidak akan bisa maksimal. Tapi kalau bawahan dan atasan semangatnya bagus, yakin dan percaya tidak akan ada hambatan yang dilalui," jelasnya.

Menurutnya, penyiapan SDM dan infrastruktur memang harus betul-betul diperhatikan untuk mendukung kesuksesan pengelolaan data.

"Adanya pandemi Covid-19 ini mengajarkan kita mengelola data secara digital, sehingga ke depan antara provinsi dan kabupaten dalam membicarakan masalah  pengelolaan data akan lebih banyak dilakukan secara digital," ucapnya.

Safaruddin menjelaskan, bimtek tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menyukseskan program Satu Data Indonesia (SDI) menyusul Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Tujuannya, untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Karena itu, ia menekankan kepada peserta bimtek, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara bersama, terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia pun berharap kepada Pemkab yang belum mengalihkan fungsi statistik dari Kantor Bappeda ke Dinas Kominfo setempat agar segera dilakukan demi mewujudkan penerapan SDI.

"Hal ini perlu dilakukan sebagaimana yang diamanatkan Perpres 39 Tahun 2019. Bagaimana bisa mewujudkan SDI kalau pengeloaan data masih ada di OPD lain, sedangkan dalam Perpres itu Dinas Kominfo memiliki peran sebagai wali data statistik sektoral," tutur mantan kepala Biro Umum itu.(*)