Geger Satu Negara India, Uang Kertas Arab Saudi yang Baru Diprotes, Minta Segera Dikoreksi

TRIBUN-TIMUR.COM -  Baru-baru ini Arab Saudi mendapat protes keras dari negara India

Setelah Uang Kertas baru yang dirilis Arab Saudi dianggap keliru soal gambar batasan teritorialnya

India telah menyampaikan keprihatinan seriusnya kepada Arab Saudi.

Hal itu terjadi atas "representasi yang keliru" dari batas-batas teritorial eksternalnya dalam Uang Kertas yang dikeluarkan oleh negara Teluk itu pekan lalu.

Lebih jauh, India juga meminta Arab Saudi untuk mengambil "langkah-langkah korektif yang mendesak", kata Kementerian Luar Negeri (MEA), pada hari Kamis (29/10/2020).

Peta global yang dicetak pada uang kertas 20 Riyal baru, yang dirilis untuk menandai kepresidenan Arab Saudi dari kelompok G20.

Uang itu tidak menampilkan Jammu dan Kashmir dan Ladakh sebagai bagian dari India.

Juru Bicara MEA Anurag Srivastava mengatakan India telah meminta Arab Saudi untuk mengambil "langkah-langkah korektif yang mendesak" dalam masalah tersebut.

India juga menegaskan bahwa seluruh Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir dan Ladakh adalah bagian integral dari negara itu.

"Kami telah melihat uang kertas yang dirujuk oleh Anda memberikan gambaran yang salah tentang batas-batas teritorial eksternal India."

"Catatan itu dikeluarkan oleh Otoritas Moneter Arab Saudi pada 24 Oktober untuk menandai kesempatan kepresidenan Arab Saudi di G20," kata Srivastava

"Kami telah menyampaikan keprihatinan serius kami kepada Arab Saudi."

"Baik melalui Duta Besar mereka di New Delhi maupun di Riyadh, atas kesalahan penafsiran yang sangat besar tentang batas-batas teritorial eksternal India pada uang kertas resmi dan meminta pihak Saudi untuk segera mengambil tindakan langkah korektif dalam hal ini,” ujarnya.

Srivastava berkata:

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa seluruh Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir dan Ladakh adalah bagian integral dari India."

Menurut laporan, peta itu bahkan tidak menggambarkan Kashmir yang diduduki Pakistan termasuk Gilgit-Baltistan sebagai bagian dari wilayah Pakistan.

Pakistan menganggap Arab Saudi sebagai sekutu utama, dan pengecualian PoK dari peta Pakistan dipandang oleh banyak orang di Islamabad sebagai penghinaan utama bagi negara tersebut.

Umrah Dibuka Mulai 1 November 2020, Ini Syarat dan Perkiraan Biayanya

Pembukaan perdana ibadah umrah untuk jamaah International oleh Saudi Arabia kian terang.

Informasi yang diperoleh tribun-timur.com dari DPP Amphuri, mulai 1 November 2020 Saudi Arabia sudah membuka keran umrah untuk jamaah dari luar negaranya.

Hal ini dibuktikan dari beberapa Situs Muassasah untuk visa sudah dapat diakses.

Tak kalah menggembirakan, Indonesia termasuk dalam list negara yang diperbolehkan memasuki Saudi Arabia di periode pembukaan awal ini.

Ketua AMPHURI DPD Sulampua, Ardiansyah Arsyad, Rabu (28/11/2020) mengemukakan, pihaknya menyambut baik hal ini.

Namun, kata dia tentu saja pembukaan umrah ini disertai dengan informasi yang jelas kepada calon jamaah terutama bagi yang tertunda keberangkatan.

Pasalnya, ia banyak regulasi yang harus dipahami.

"Mulai penerbangan yang diperbolehkan hanya Saudi Airlines. Sementara kita ketahui bahwa untuk Bandara Sultan Hasanuddin, belum ada penerbangan Saudi airlines," kata Ardi sapaan akrabnya, Rabu (28/10/2020).

Sehingga, lanjut alumni Cairo University,  dipastikan jamaah harus melewati bandara Soekarno Hatta Jakarta atau Djuanda Surabaya tanpa transit dari negara asal.

Syarat lain yaitu pembatasan Usia 18-50 tahun, tidak memiliki penyakit bawaan 
(komorbid).

"Bersedia dikarantina setibanya di Saudi selama tiga hari dan saat di tanah air. Kenaikan pajak hotel dan bus sebesar 30 persen, dan persyaratan lainnya seperti pengaturan jadwal umrah by sistem dan aplikasi yang dikontrol langsung oleh pemerintah Saudi Arabia," ujarnya.

Ardi paham betul, mengenai kerinduan calon jamaah menuju Baitullah.

"Upaya kami ialah, bagaimana mengedukasi mereka situasi umrah zaman now," imbuhnya.

Sementara itu, Sekertaris Amphuri DPD Sulampua, Andi Candrawali menyampaikan, pihaknya banyak menerima pertanyaan dari jamaah yang cukup intens mencari tahu penjelasan pembukaan umrah per 1 November 2020 ini.

"Kami mulai diserbu pertanyaan jamaah. Maka dari itu, kami imbau para travel di bawah naungan DPD Amphuri dapat  menjelaskan secara jelas dan detail terkait regulasi tersebut," katanya.

"Padahal, imbasnya ialah mau tidak mau harga umrah jadi tinggi. Kami perkirakan untuk jamaah Makassar biaya bisa mencapai angka Rp 38 juta," lanjutnya.

Selain itu, umrah di new normal sangat berbeda.Jamaah harus menghadapi Konsekuensi pembatasan Kuota, resiko potensi terpapar dan biaya karantina.

"Yang perlu digaris bawahi di sini adalah konsekuensi kenaikan harga umrah ini sudah pasti dan valid 100 persen
karena banyaknya pembatasan dan aturan yang harus disesuaikan oleh pemerintah Saudi," bebernya.

Ia berharap, regulasi ini tidak berlangsung lama, paling tidak Januari 2021 kita sudah dapat melakukan ibadah umrah secara normal.

Kabid Humas & Kreatif Mawardha DJ menambahkan, saat ini tentu menjadi pilihan Jamaah berumrah saat ini dengan segala konsekuensinya atau mau bersabar menanti perubahan regulasi.

"Kita semua sudah rindu Baitullah, namun kita berharap informasi ini betul-betul dapat dipahami oleh caon jamaah terutama calon jamaah yang tertunda keberangkatannya," tutupnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Arab Saudi Rilis Uang Kertas Baru, Langsung Bikin Geger Seantero India