Tak Ada Kenaikan Upah Minumim 2021, PHRI Sulsel: Sangat Realistis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga turut menanggapi surat resmi Kementerian Tenaga Kerja RI yang memastikan tidak kenaikan upah minimun 2021.

"Sesuatu yang sangat realistis karena bisa mampu bertahan saja hingga kini di tengah masa sulit ini patut disyukuri," kata General Manager Claro Makassar ini pada tribun-timur.com, Selasa (27/10/2020).

Bahkan, lanjut Anggiat, Kondisi 2021 belum bisa diprediksi oleh siapapun.

"Bagaimana perekonomian atau bisnis di 2021 kita belum tahu seperti apa realitasnya. Bahka OJK pun telah memberi penyampaian perpanjangan relaksasi kredit karena 2021 masih penuh perjuangan," tuturnya.

Melalui surat resmi, Kementerian Tenaga Kerja RI memastikan kenaikan upah minimun 2021 dipastikan tidak ada Selasa (27/10/2020).

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun depan, baik upah minimum provinsi ( UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota ( UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan.

Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru akan memberatkan dunia usaha.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya seperti dikutip pada Selasa (27/10/2020).

Surat edaran tersebut diteken pada 26 Oktober 2020.

Dengan begitu, upah minimum tahun depan sama dengan tahun ini, atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Ida meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh semua pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: 1. melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," kata Ida.