Kementerian Pertanian Kumpulkan Distributor untuk Permudah Petani Akses Pupuk Subsidi

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pertanian RI atau Kementan terus berupaya keras menjamin kelancaran distribusi dan kemudahan petani guna mengakses pupuk subsidi dengan mengambil langkah tegas.

Selain menambah alokasi, Kementan mengumpulkan para distributor untuk memberikan kemudahan kepada petani guna mengakses pupuk bersubsidi yang sudah tersuplai di tingkat kios, walau belum memiliki kartu tani.

"Rapat koordinasi pupuk ini dalam rangka mengecek distribusi serta ketersediaan pupuk yang kita miliki yakni pupuk yang bersubsidi di semua lini di kawasan Indonesia Timur. Saya minta distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman tapi lebih pada sebagai basis ketahanan pangan terutama pada masa pandemi covid 19 ini," ujar Menteri Pertanian atau Mentan, Syahrul Yasin Limpo saat diwawancarai usai membuka rapat monitoring dan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2020 di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2020).

Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun-Timur.com.

SYL, sapaan Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pemerintah tidak main-main memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani, karena itu Presiden Jokowi telah menyetujui tambahan pupuk bersubsidi dengan volume 1 juta ton, atau senilai Rp 3,14 triliun.

Hal ini mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan rakyat di saat pandemi Covid-19.

"Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Pada kuartal II 2020 ini capaian 16,24% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ekspor pertanian September 2020 naik 20,84 persen dibanding bulan sebelumnya. NTP periode Januari-September 2020 sebesar 101,66 atau naik 0,99 persen dan NTUP periode ini naik 0,90 persen," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, SYL mengajak para distributor mendeteksi distribusi pupuk bersubsidi mulai dari area Lini I, distribusi pada agen pupuk dan hingga tingkat kios.

Bahkan distributor juga akan mengatur dan menyalurkan pupuk sesuai dengan SOP yang ditentukan, RDKK yang sudah ditetapkan sehingga tepat sasaran serta pembelian bisa dilakukan dengan KTP.

"Untuk saat ini kartu tani tidak diwajibkan bagi petani yang belum memilikinya, namun tahun depan kartu tani ini sudah bisa diakses. Saat ini kebutuhan pupuk dalam 3 bulan kedepan harus dipenuhi," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan, Sarwo Eddy mengatakan dalam rangka memperbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Kementan bersama PT Pupuk Indonesia, seluruh dinas pertanian provinsi dan kabupaten dan para distributor menyelenggarakan ralat monitoring dan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi.

Adapun tambahan pupuk bersubsidi 1 juta ton sudah dialokasikan ke semua provinsi.

"Dengan tambahan ini kita harapkan tidak ada masalah. Pupuk yang sudah berjumlah 8,9 juta ton itu kita harapkan segera didistribusikan ke lini III distributor dan ke kios, sehingga pupuk untuk musim tanam II bisa terpenuhi,” kata dia.

"Berdasarkan kesepakatan KPK, DPR RI dan Kementan, petani yang belum pemegang kartu tani tetap harus dilayani mendapat pupuk bersubsidi dengan pencatatan khusus hingga akhir Desember 2020," kata Sarwo lebih lanjut.

Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal PSP Kementan, Muhammad Hatta menambahkan, pemerintah mengatur ketat pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan alokasi yang didasarkan pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kolektif Elektronik atau eRDKK dari Kelompok Petani.