Kolom Teropong Abdul Gafar: Kisruh

Kolom Teropong: Kisruh oleh Abdul Gafar, Dosen Ilmu Komunikasi Unhas Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam kehidupan keseharian kita sering dengar kata kisruh. Kondisi ini dapat menyebabkan keadaan tidak seperti biasanya.

Kisruh dapat terjadi dalam banyak persoalan kehidupan.

Begitu pula dalam tingkatan masyarakat yang ada. Ia dapat muncul dengan tiba-tiba, dapat pula sudah dapat diantisipasi sebelumnya.

Jika kondisi ini terjadi, maka banyak pihak yang dilibatkan dalam mengatasinya. Tergantung skala dampak yang ditimbulkannya.

Kisruh biasanya disebabkan adanya sikap yang bertentangan antara harapan dan kenyataan.

Kejadian  semacam ini biasa terjadi di banyak negara.

Unsur penolakan dari masyarakat atau rakyat karena dampaknya bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini muncul disebabkan adanya kebijakan pemeritah atau penguasa atas sebuah ide atau gagasan.

Di negara demokrasi, pengambilan keputusan biasanya melalui perdebatan panjang dan seru antara wakil rakyat dengan pemerintah.

Kalau wakil rakyatnya memang berpihak kepada kepentingan rakyat, maka ngotot-ngototanlah perdebatan dengan pemerintah.

Tetapi kalau wakil rakyat hanya mementingkan kepentingan dirinya, maka rakyat yang dahulu memilihnya diabaikan.

Boleh jadi, wakil rakyat justeru mendukung segala keinginan pemerintah demi kelanjutan jabatan yang disandangnya. Cari aman !

Suatu negara yang pejabatnya tidak memiliki komitmen yang kuat untuk negaranya, biasanya mudah digoyahkan oleh kepentingan unsur lain.

Terkadang rakyat harus menerima kenyataan pahit akan keputusan yang dikeluarkan penguasa atau pemerintahnya.

Keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat banyak akan menimbulkan gesekan dan perlawanan. Seharusnya kita belajar banyak dari masa lalu, mengapa pemerintah dilawan oleh rakyatnya.

Lagi-lagi kembali kepada komitmen penguasa dengan seluruh unsur pendukungnya.

Akankah membawa negara ke arah yang lebih baik atau justeru menjerumuskan ke lembah kehancuran sebagai suatu bangsa yang berdaulat ?

Mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia tidaklah mudah.

Berbagai kepentingan harus dapat diterjemahkan dengan baik agar tidak terjadi benturan.

Memuaskan semua pihak memang tidak mungkin terakomodasi seketika.

Namun skala prioritas tetap menjadi urutan utama dilaksanakan.

Baru-baru ini gelombang protes muncul dari sebahagian masyarakat Indonesia dengan disahkannya UU Cilaka-20 (versi penulis, karena disahkan tahun 2020).

Istilah kerennya Omnibus Law/UU Cipta kerja). Kerja cepat dari kalangan parlemen yang mengesahkan UU Cilaka-20 menyebabkan kekisruhan dalam masyarakat.

Demonstrasi terjadi di mana-mana.  Korban-korban akibat penolakan undang-undang ini tampaknya terjadi di semua daerah.

Benturan antara aparat keamanan dengan para pendemo cukup memprihatinkan. Laporan warga melalui media sosial memperlihatkan kekerasan terjadi atas diri pendemo.

Terlihat seorang  demonstran dikeroyok oleh sejumlah aparat keamanan dengan penuh semangat.

Tampaknya pendemo dianggap musuh negara yang harus ‘dilenyapkan’ dengan sikap aparat yang keras dan  kasar. Memiriskan dan memilukan anak bangsa ini.

Negeri ini baru saja memeringati  75 tahun merdeka dari penjajahan bangsa asing. Pemerintahan sudah berganti beberapa kali.

Masing-masing era kepemimpinan tersebut telah tercatatkan dalam sejarah panjang bangsa ini. Hitam-putih negeri ini terekam dengan baik dalam benak kita.

Jangan sampai terjadi pengaburan atau pembalikan fakta sejarah yang pernah terjadi di negeri ini.

Negara harus memiliki tanggung jawab agar generasi ke depan tidak kehilangan memori sejarah bangsa yang pernah terjadi.

Kisruh yang terjadi belakangan ini karena pengesahabn UU Cilaka-20 akibat kerja parlemen yang dianggap belum tuntas, namun sudah disahkan. Aneh tapi nyata bin ajaib. P

emerintah telah mengerahkan pasukan untuk mengantisipasi gerakan-gerakan masyarakat yang menolak undang-undang ini. Bijaklah menghadapi rakyat yang berdemonstrasi agar menghindari kisruh yang lebih mengerikan.