Jabir Bonto Mundur, Ini Peta Konstelasi Panitia Hak Angket DPRD Takalar

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Komposisi panitia hak angket DPRD Kabupaten Takalar tidak utuh lagi.

Wakil Ketua I DPRD Takalar H Muh Jabir Bonto memutuskan menarik diri dari panitia hak angket DPRD Takalar.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu awalnya merupakan legislator pengusul hak angket DPRD Takalar.

Akan tetapi, pria yang akrab disapa Haji Bonto itu mendapat perintah DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk menarik diri.

Sehingga dari empat anggota Fraksi Partai Golkar, tersisa satu yang gabung dalam panitia hak angket DPRD Takalar.

"Iya benar, saya dapat arahan DPD I Golkar Sulsel untuk menarik diri dari panitia angket," kata Haji Bonto kepada Tribun Timur, Jumat (16/10/2020).

Mantan Ketua DPRD Takalar itu mengaku mendapat perintah dari Hamka B Kady untuk menarik dari panitia hak angket.

Haji Bonto mengaku patuh terhadap perintah Partainya. "Ini perintah partai. Saya diberi arahan yang disampaikan pak Hamka B Kady kemarin," ujar Haji Bonto.

Sementara Wahyu Eka Putra mengaku belum mendapat perintah DPD I Partai Golkar Sulsel hingga meninggalkan Gedung DPRD Takalar, Jumat (16/10/2020) sore tadi.

"Belum ada surat perintah dari DPD I, jadi sampai sore tadi saya masih bergabung di panitia hak angket," kata Wahyu kepada Tribun Timur, Jumat (16/10/2020) malam.

Namun jika diinstruksikan menarik diri, maka Wahyu Eka Putra mengaku akan patuh sebagai kader partai.

"Fraksi Golkar tersisa satu yang belum menarik diri. Saya masih menunggu surat perintah secara tertulis dari DPD I. Karena sebagai kader, saya harus taat dengan perintah dan kebijakan partai," ujarnya.

Pengunduran diri Haji Bonto mengikuti jejak Fraksi Nasdem, dan Fraksi PAN dari panitia hak angket DPRD Takalar.

Sebelumnya ada 17 legislator yang bertanda tangan mengusulkan penggunaan hak angket DPRD Takalar dalam rapat paripurna, Jumat 2 Oktober 2020 lalu.

Sebelumnya Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif memerintahkan kadernya menarik diri dari panitia hak angket DPRD Takalar.