Ketua DPRD Bone Bawa Bukti Penolakan UU Omnibuslaw ke DPR RI, Hasilnya?

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Tuntutan pemuda dan mahasiswa Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait penolakan pengesahan Undang-Undang omnibus law Cipta Kerja telah disampaikan ke DPR-RI.

Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan telah menyerahkan langsung tuntutan mahasiswa ke pihak DPR-RI pada Selasa (13/10/2020).

"Kami sudah sampaikan tuntutan adik-adik pemuda dan mahasiswa Bone ke DPR-RI kemarin," katanya saat dihubungi via telepon Rabu (14/10/2020).

Saat ini, kata dia, tinggal menunggu hasil karena ini merupakan domain dari DPR-RI. Sementara DPRD hanya, untuk menyampaikan aspirasi.

Legislator Golkar ini juga mengaku telah bertemu dengan beberapa anggota DPR-RI.

Ia pun mengajak anggota DPR ke Kabupaten Bone untuk berdiskusi dengan pemuda dan mahasiswa Bone.

"Sebagai tindak lanjut, kami berharap anggota DPR bisa ke Bone untuk berdiskusi dengan pemuda dan mahasiswa terkait persoalan Undang-Undang Cipta Kerja," harapnya.

Sebelumnya, Jenderal lapangan (Jenlap) aksi, Defrianto Mappasissi menyatakan, pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan hak-hak buruh dan pekerja.

Justru, kata dia, kelak hidup buruh dan pekerja harusnya diberi penghidupan yang lebih layak.

"Kami hanya menginginkan buruh dan pekerja kelak dapat penghidupan yang lebih layak," katanya saat ditemui usai aksi.

Defrianto menegaskan, aliansi pemuda dan mahasiswa Bone menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan. Ia meminta agar undang-undang tersebut dicabut.

"Kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR-RI dan meminta undang-undang tersebut dicabut," tegasnya.

Kata dia, pihaknya akan terus mengawal tuntutan hingga terpenuhi.

"Bukan hanya Bone menolak, tetapi juga seluruh mahasiswa dan pemuda di seluruh Indonesia menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja," ujarnya.

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar