Gubernur Sulsel Pinjam Duit Rp 1,388 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) via virtual di Gubernuran Sulsel Jl Sungai Tangka Makassar, Rabu (14/10/2020).

Adapun besar pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Sulsel Rp 1,388 triliun.

Penandatanganan ini dilakukan secara sirkuler menindaklanjuti usulan pinjaman dikarenakan terjadi devisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020, yang disahkan Pemprov bersama DPRD Sulsel akhir September lalu.

Dimana Pendapatan APBD-P 2020 Rp 9,78 triliun dengan rincian PAD Rp 4,08 triliun, Dana Transfer Rp 5,55 triliun dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah Rp 146,2 miliar.

Sementara belanja daerah pada APBD-P 2020 Rp 10,85 triliun. Dimana Belanja Langsung Rp 3,30 triliun dan Belanja Tidak Langsung Rp 7,55 triliun. Sehingga devisit Rp 1,07 triliun.

Hadir pada teken pinjaman tersebut, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT SMI (Persero).

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah Sulawesi Selatan (Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel) Junaedi Bakri mengatakan, pinjaman tersebut bunganya 0 persen.

"Untuk lama tenor 8 tahun," kata Edi sapaannya via pesan WhatsApp, Rabu malam.

Terkait peruntukan pinjaman Rp 1,388 triliun tersebut, Edi menyebutkan, untuk pembangunan tujuh proyek infrastruktur.

Ketujuh proyek tersebut yakni, pertama pembangunan infrastruktur irigasi provinsi, engembangan, kedua lengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

"Ketiga preservasi jalan provinsi, keempat pembangunan jalan dan jembatan provinsi. Nah empat proyek tersebut menggunakan anggaran Rp 1.285.857.776.136," kata Edi.

Lalu kelima, penyediaan instalasi irigasi tetes di Kabupaten Takalar dengan anggaran Rp 17.624.597.814.

Kemudian keenam, pembangunan gedung RS Regional Bone untuk dokumen perencanaan dianggarkan Rp 2.361.043.300.

Lalu ketujuh terkait Stadion Mattoanging. Rehab Stadion Mattoangin (DED) Rp 27.876.015.000, rehab Stadion Mattoangin (AMDAL) Rp 750 juta, rehab Stadion Mattoangin (AMDALALIN) Rp 250 juta, rehab Stadion Mattoangin (MK) Rp 4.060.000.000.

"Totalnya Rp 1.338.779.432.250. Angka iru setelah dikurangi realisasi di usulan awal Rp 1.424.282.628.360," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel NA mengatakan, Pemprov Sulsel dengan dukungan pemerintah pusat terus berupaya melakukan percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19, baik dari sisi pelayanan kesehatan, kehidupan sosial dan pemulihan ekonomi.

"Terima kasih atas support dan amanah dalam bentuk sinergitas pusat dan daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional khususnya di Sulsel ini. Insyaallah kami akan maksimalkan amanah ini. Tentunya dengan berharap bimbingan dan petunjuk untuk optimalisasi penyelenggaraan program pemulihan ekonomi nasional," kata NA via rilisnya.

Sulsel, lanjut dia, menjadi salah satu provinsi di KTI yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan luar biasa terhadap seluruh sektor perekonomian daerah.

Sulsel juga mengalami kontraksi. Di sisi lain sektor pertanian tetap tumbuh di atas 2,4 persen dengan kontribusi sebesar 24,81 persen. Demikian juga ekspor tetap tumbuh positif menjadi 11,17 persen, bahkan konsumsi listrik tumbuh di atas 4 persen di masa pandemi.

Sektor yang mengalami kontraksi adalah konstruksi, perdagangan dan industri. Untuk itu, alokasi PEN pemerintah pusat ini menjadi solusi untuk mengakomodir sektor tersebut.

"Kami sejak awal pandemi telah mendorong dengan maksimal berbagai kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD. Namun, sangat dapat dipahami bahwa refocusing dan relokasi anggaran menjadi kewajiban kita semua bukan saja pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Penyesuaian alokasi beberapa kegiatan strategis harus berpacu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Termasuk memanfaatkan potensi non-APBD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Sulsel.

Potensi APBD yang ada selain dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi pada bagian lain, juga menempuh kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga keseimbangan fiskal dan juga mendorong akselerasi pembangunan antar daerah wilayah di Sulsel.

Hal ini dilakukan mengingat kondisi dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pemotongan alokasi. Termasuk dihapusnya beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK, sehingga sangat menyulitkan daerah untuk mendorong sektor konstruksi. Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah daerah ini hingga saat ini telah mencapai Rp 600 miliar.

Diharapkan PEN yang merupakan fasilitas dari pemerintah pusat diharapkan dimanfaatkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Sulsel sendiri di tengah keterbatasan pendanaan, upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui infrastruktur tidak dikurangi, masih terus ditingkatkan bahkan semakin baik.

Pinjaman PEN Rp1,388 triliun digunakan untuk tujuh kelompok infrastruktur, mulai dari irigasi, pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, reservasi jalan provinsi, pembangunan jalan dan jembatan provinsi, instalasi irigasi, dokumen perencanaan pembangunan gedung rumah sakit, DED Amdal-lalin untuk rehabilitasi Stadion Mattoanging.

Sedangkan, progres realisasi APBD Sulsel menempati posisi nomor enam di antara 34 provinsi lainnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah pusat juga telah menempatkan dana PEN untuk sektor perbankan di Bank Sulselbar senilai Rp 1 triliun, pada (13/10/2020) kemarin.

Selain pinjaman untuk menutupi devisit APBD-P 2020, Pemprov Sulsel juga telah mengusulkan Rp 1,9 triliun kepada pemerintah pusat melalui PT SMI untuk APBD 2021.

"Usulan segitu (Rp 1,9 triliun). Belum tahu di ACC-nya berapa," kata Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Junaedi Bakri.

*Peruntukan Pinjaman Rp 1,388 Triliun Pemprov Sulsel ke PT SMI
1. Pembangunan Infrastruktur Irigasi Provinsi
2. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3. Preservasi Jalan Provinsi
4. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi (4 kegiatan Rp 1.285.857.776.136)
5. Penyediaan Instalasi Irigasi Tetes di Kabupaten Takalar: Rp 17.624.597.814
6. Pembangunan Gedung RS Regional Bone (Dokumen Perencanaan): Rp 2.361.043.300
7. Stadion Mattoanging:
- Rehab Stadion Mattoangin (DED): Rp 27.876.015.000
- Rehab Stadion Mattoangin (AMDAL) Rp 750.000.000
- Rehab Stadion Mattoangin (AMDALALIN) Rp 250.000.000
- Rehab Stadion Mattoangin (MK) Rp 4.060.000.000

TOTAL: Rp 1.338.779.432.250.