Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Rapat Koordinasi Perizinan

BKPM RI Akui Sulsel Penggerak Ekonomi Indonesia Timur, Respon Nurdin Abdullah

Achmad Idrus mengakui Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah penggerak ekonomi untuk Indonesia Bagian Timur.

Penulis: Abdul Azis | Editor: Hasriyani Latif
Humas Pemprov Sulsel
Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal-Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) KabupatenKota se-Sulsel dibuka oleh Menpan-TB Tjahjo Kumolo, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM RI Achmad Idrus, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kapolda Sulsel dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Hotel Claro Jl AP Pettarani Makassar, Rabu (14102020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Achmad Idrus mengakui Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah penggerak ekonomi untuk Indonesia Bagian Timur.

"Pergerakan ekonomi di Indonesia Bagian Timur itu digerakkan oleh Sulawesi Selatan. Sehingga, PTSP itu harus dikuatkan karena untuk melayani perizinan jangan sampai berbelit-belit, jangan sampai beralasan macam-macam," ungkap Achmad Idrus di acara Rapat Koordinasi Mengenai Perizinan di Hotel Claro Makassar, Rabu (14/10/2020).

Acara yang dihadiri langsung menpan-RB RI, deputi BKPM RI, kepala BI Wilayah Sulsel, kapolda Sulsel, sekprov Sulsel dan seluruh bupati wali kota se-Sulsel ini, menurut Achmad Idrus sangat penting untuk diikuti demi mempermudah perizinan dan memanjakan investor.

"Rapat ini sangat penting bagi investor, khususnya di Sulawesi Selatan. Agar dapat terciptanya iklim investasi dan dapat diciptakan beberapa hal, terutama perbaikan pelayanan perizinan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, mengaku saat ini Dinas PTSP Sulsel sudah mengikuti perkembangan zaman dengan semua pelayanan perizinan serba dipermudah dengan sistem digital.

Menurutnya, Pemerintah Sulsel menyamakan visi dan persepsi dengan pemerintah kabupaten dan kota tentang penting menyederhanakan izin untuk kemajuan investasi.

"Selama ini, PTSP penuh setiap hari. Yang banyak itu dari mahasiswa, dosen, urus izin penelitian itu bisa sepuluh hari. Sekarang ini tinggal 40 menit bisa diprint di rumah," katanya.

"Kita harus mengikuti kecepatan Bapak Menpan-RB, cara kerjanya harus kita ikuti, karena takutnya turun kebijakan baru, kita belum jalan. Terima kasih Pak Menteri, telah memberikan kepada kami di daerah tuntunan," tuturnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved