BERITA TERPOPULER: Taufan Pawe Tak Gentar Lagi ke Nurdin Halid | IRT Toraja Belanja Pakai Uang Palsu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rangkuman Berita Terpopuler tribun-timur.com sehari sebelumnya.

Polemik internal Golkar Sulsel setelah musda selesai belum selesai.

Taufan Pawe, Ketua DPD I Golkar Sulsel terpilih hasil Musda X Golkar Sulsel di Jakarta,  merespon pernyataan Nurdin Halid.

Berita lain dari Tana Toraja, seorang ibu rumah tangga kedapatan belanja pakai uang palsu.

Taufan Pawe Tak Gentar Lagi ke NH

Sebelum jadi Wali Kota Parepare, Taufan Pawe dikenal sebagai salah satu figur pengcara handal.

Kini tanggungjawabnya bertambah, nahkoda Ketua DPD I Golkar Sulsel. Memegang tampuk kepimpinan parpol penguasa di Sulsel tentu bukan pekerjaan sembarangan.

Namun Taufan Pawe belum tenang. Posisinya terus digoyang. Apalagi setelah informasi beredar jika Nurdin Halid mantan Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel mengaminkan doa musda ulang Golkar Sulsel.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan terpilih, M Taufan Pawe, akhirnya menanggapi informasi ini.

Namun tak seperti karakternya yang energik, Taufan Pawe memilih tak ingin berpolemik.

"Saya rasa info itu tidak benar dinda. Kami solid para DPD II terkecuali dengan status di PLT-kan kemarin oleh NH (Nurdin Halid)," kata Wali Kota Parepare dua periode itu via pesan WhatsApp, Senin (12/10/2020).

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare itu menambahkan, dirinya sudah keliling di beberapa daerah yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

"Dan semua welcome dalam penerimaannya. Keputusan hasil musda tidak akan berubah," tegas TP akronim namanya.

Taufan menjelaskan yang menjadi masalah adalah surat keputusan (SK) kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang dimana ada pemaksaan kehendak didalamnya.

"Insya Allah, DPP dengan sangat hati-hati dalam menyikapinya," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 16 ketua DPD II Golkar kabupaten/kota diisukan meminta agar musyawarah daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan diulang setelah musda X digelar di Jakarta tanpa pengurus definitif.

Terkait hal itu, mantan Ketua DPD I Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Namun, mengakui semua persoalan Golkar Sulsel sudah dilaporkan ke ketua umum Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Golkar Lodewijk F Paulus.

"Seluruh masalah Partai Golkar Sulsel saya sudah laporkan ke pak ketua umum dan pak sekjend. Bagaimana nanti prosesnya itu sudah DPP," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar tersebut kepada Tribun melalui pesan WhatsApp, Senin (12/10/2020).

NH akronim namanya menambahkan bahwa Partai Golkar itu sistem, tapi kacau karena ada yang tidak patuh pada sistem.

"Tidak cuma harus kolektif formatur, kalau ada perbedaan silakan formatur melakukan voting. Kecuali formatur tunggal. Mandataris itu cuma satu, cuma ketua," ujarnya.

Apakah pihaknya sepakat musda ulang itu digelar? NH dengan tegas mengaku sudah menyampaikan ke DPP.

"Saya sudah tegas usulkan kembali musda ulang, saya sudah sampaikan fakta-fakta itu baik fakta maupun perilaku," ungkapnya.
Diketahui, Wali Kota Parepare dua periode Taufan Pawe terpilih sebagai Ketua Golkar Sulsel periode 2020-2025.

Ketua DPD II Golkar Kota Parepare tersebut terpilih sebagai ketua setelah mantan Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid mempertemukan empat calon ketua Partai Golkar Sulsel.

Mereka, Hamka B Kady (Anggota DPR RI), Supriansa (Anggota DPR RI), Taufan Pawe (Walikota Parepare), dan Syamsuddin Andi Hamid (Bupati Pangkep).

Pertemuan mereka berlangsung di depan Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, Jumat (8/8/2020).

Pertemuan mereka disaksikan mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel AM Nurdin Halid.

Sekira 5 menit berada dalam ruangan berukuran lebih kecil tersebut ke empatnya ke luar bersama Nurdin Halid.

Hasil dari pertemuan tersebut menyapakati Ketua DPD II Partai Golkar Parepare Taufan Pawe sebagai ketua.

Lalu siapa sosok calon ketua Golkar Sulsel selanjutnya? Wakil Ketua Umum Partai Golkar HAM Nurdin Halid (NH) menilai Erwin Aksa (EA) sebagai sosok anak muda yang luar biasa.

Menurut mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu Erwin sudah berkiprah di tingkat nasional dan memiliki peluang maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan.

"Erwin punya potensi yang luar biasa, hanya memang Erwin harus taat asas pada partai. Apabila Erwin taat azas pada partai, maka dia berpotensi menjadi calon gubernur dan dia calon kuat," kata NH saat ngopi di Warkop Olala, Makassar, Kamis (1/10/2020).

"Sepanjang Erwin taat azas pada partai, tidak boleh mencele-mencele. Kalau taat azas dialah kader berpotensi jadi Gubernur Sulsel," Nurdin Halid menambahkan.

Tidak hanya itu, NH menegaskan bahwa EA juga berpotensi menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel di Musda Golkar Sulsel ulang.

"Saya sudah tawarkan untuk menjadi Ketua Golkar Sulsel, bukan lagi apakah berpotensi atau tidak," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Golkar Erwin Aksa mengatakan bahwa ia tetap di DPP.

"Saya di DPP, tugas banyak dan saya berbakti buat Sulsel sebagai entrepreneur. Banyak cara memajukan Sulsel," kata Erwin kepada Tribun.

IRT Toraja Pakai Uang Palsu

SYH (50) ibu rumah tangga asal Rembon, Tana Toraja kini hanya pasrah dan menyesali perbuatannya.

Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengedaran uang palsu.

Dari keterangan Polisi, uang palsu itu diperoleh SYH dari seorang pria asal Surabaya bernama H. Karim.

Kesepakatan SYH antara H. Karim tiga banding satu.

"Tersangka beli tiga uang palsu gunakan satu uang asli," papar Kasat Reskrim Polres Tana Toraja, AKP Jhon Paerunan.

Sementara, awal SYH diketahui menggunakan uang palsu saat mendatangi salah satu agen Bank di pasar Makale.

Saat itu SYH hendak mentransfer uang palsu Rp 1 juta ke rekening pribadinya.

Sebelumnya juga SYH sudah membeli sayur dan baju bekas (cakar) gunakan uang palsu tersebut.

"Namun agen Bank itu curiga dan melapor ke Polsi hingga dilakukan penangkapan," ujar AKP Jhon.

SYH saat ini sudah di tahan di rutan Polres Tana Toraja.

Dan atas perbuatannya, ia terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

(tribun-timur.com)