Banyak Proyek Desa Jadi Temuan BPKP Sulsel, AMIWB Pertanyakan Integritas Inspektorat Wajo
Di Kantor DPRD Wajo, Presiden Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu, Heriyanto Ardi mengungkapkan sejumlah kekeliruan Inspektorat.
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Surat keterangan bebas temuan Inspektorat Kabupaten Wajo disoal mahasiswa. Pasalnya, sejumlah surat bebas temuan yang dikeluarkan Inspektorat ke desa-desa, berbanding terbalik dengan fakta lapangan.
Di Kantor DPRD Wajo, Presiden Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu, Heriyanto Ardi mengungkapkan sejumlah kekeliruan Inspektorat.
"Kita menemukan jika surat bebas temuan dari Inspektorat keluar, tapi toh nyatanya ketika ada laporan masyarakat dan BPK turun mengaudit, malah ditemukan masalah," kata Heriyanto Ardi, Rabu (14/10/20).
Alumni Universitas Indonesia Timur itu menyebut, salah satu contoh paling menonjol adalah kasus di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
Pvenyalahgunaan DD dan ADD tahun 2017 dan 2018 di Desa Botto yang ditangani Satreskrim Polres Wajo membuktikan adanya kerugian negara sebesar Rp297.477.610 berdasarkan hasil audit pemeriksaan BPKP Sulsel.
"Juga di Desa Awo, ada pengembalian sekitar 40 juta lebih. Nah, ini yang sementara berproses kasus Desa Cinnongtabi, kita tekankan integritas Inspektorat," katanya.
Sementara, Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo, Saktiar menyebutkan jika sejak 2018 lalu, Inspektorat sudah tidak mengeluarkan surat bebas temuan.
"Surat bebas temuan tidak dipakai lagi untuk pencairan DD. Terakhir 2018 surat bebas temuan dipakai," katanya.
Saktiar yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat sejak Agustus 2020 lalu, menjelaskan jika LHP yang dikeluarkan BPK, berupa temuan kesalahan administrasi.
"Ada sejumlah desa yang jadi sampel pemeriksaan BPK, tapi rata-rata temuannya berupa kesalahan administrasi. Dari 40 desa, sudah 24 desa yang kita tindak lanjuti, sisanya akan kami tindak lanjuti kembali pada bulan Desember,” katanya.
Aspirasi AMIWB itu diterima oleh anggota DPRD Waji, Elfrianto. Politisi PAN itu menyebutkan, dengan adanya perbedaan antara Inspektorat dan BPKP Sulsel selama ini bisa mencedarai nama baik pemerintahan.
"Pak bupati sekarang ingin mewujudkan zona integritas menuju kawasan bebas korupsi. Tetapi kalau begitu kinerja dari Inspektorat, bisa mencederai," katanya.
Dirinya pun meminta pihak Inspektorat untuk menjaga integritasnya, dan meminta AMIWB terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah.
