Breaking News:

Perbarui Regulasi, Pemkab Barru Terima Ranperda Inisiatif DPRD

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Barru Lukman T ini adalah upaya menata regulasi sesuai kebutuhan atas legal standing

Penulis: Darullah | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/DARULLAH
Plt Bupati Barru Nasruddin Abdul Muttalib menerima draft Ranperda BPD, Selasa (13/10/2020). 

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Plt Bupati Barru Nasruddin Abdul Muttalib menerima draft Ranperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Selasa (13/10/2020).

Draf tersebut diserahkan di rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Barru, Selsel.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Barru Lukman T ini adalah upaya menata regulasi sesuai kebutuhan atas legal standing penyelenggaraan pemerintahan di level Desa.

Plt Bupati Barru, Nasruddin AM dalam tanggapannya mengapresiasi dan menyambut baik Raperda Inisiatif DPRD, yang terus konsisten dalam berkinerja, meski pada masa pendemi dan sedang masa Tahapan Kampanye di Pilkada 2020.

"Alhamdulillah, meski Pandemi Covid-19 dan sedang ada tahapan Pilkada, para anggota DPRD Barru masih sempat meluangkan waktunya untuk menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa," kata mantan Sekda Barru ini dalam tanggapannya dihadapan unsur pimpinan dan anggota DPRD Barru serta dihadiri unsur Forkopimda Barru.

Selanjutnya, ia selaku Pemangku Kewenangan Kepala Daerah memberikan tanggapan yang diantaranya mengenai pengisian anggota BPD yang diharapkan diatur dengan prinsip demokratis dalam kerangka otonomi Desa.

"Pasal pengaturan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa disarankan untuk dilakukan kajian lebih mendalam, agar dilakukan secara demokratis," pesan Plt Bupati Nasruddin AM.

Sementara itu, Bapemperda DPRD Barru yang diketuai oleh Syamsu Rijal menyampaikan, bahwa DPRD Kabupaten Barru sebagai inisiator, mengajukan Usul inisiatif yang bertujuan untuk penyatuan persepsi antara Legislatif dengan Pemerintah Daerah, serta seluruh stakeholder atau pemangku kepetingan.

DPRD Barru sendiri, selama ini menyusun regulasi selalu melibatkan dan berkonsultasi dengan para ahli hukum tata negara dan legal drafter dalam beberapa Fokus Grup Diskusi secara konsisten.

Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa ini mengatur antara lain susunan organisasi, kedudukan dan mekanisme, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban, larangan, keuangan, dan musyawarah Desa.

Diharapkan, agar Ranperda BPD ini kelak memberikan manfaat dengan penguatan peran masyarakat dalam pembangunan desa termasuk mewujudkan pemerintahan desa yang kuat.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved