UU Cipta Kerja
Video Viral Diduga Pendemo UU Cipta Kerja Dijemur Aparat Tanpa Baju, Fadli Zon Sebut Langgar HAM
Melihat video para pria dijemur telentang di aspal oleh polisi, Fadli Zon tampak heran. Video tersebut direkam di Polres Cirebon, Jawa Barat.
Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada keterangan dari Polres Cirebon atau pihak kepolisian mengenai video tersebut.
Pun dengan dugaan apakah puluhan pria tersebut adalah pendemo yang sedang dihukum.
Baca juga: Miris, Motif Pelaku Pemerkosaan Ibu Muda & Pembunuhan Anak Korban di Aceh, Begini Kronologisnya
Baca juga: Jarang Muncul, Artis Dangdut Nita Thalia Gugat Cerai Suami Sudah 20 Tahun Jadi Istri Ke-2, Sebab?
Meski begitu, politikus Fadli Zon tampaknya ikut gusar saat melihat video tersebut.
Dalam laman Twitter-nya yang sudah terverifikasi, Fadli Zon mempertanyakan apakah tindakan yang dilakukan pada video sudah sesuai prosedur tetap dari pihak kepolisian.
Fadli Zon lantas bertanya kepada Kapolri terkait hal tersebut.
Sebab menurut Fadli Zon, tindakan para polisi tersebut telah melanggar hak asasi manusia.
"Pak Kapolri, apakah ini sebuah protap resmi? Menurut sy jelas sebuah pelanggaran hak asasi manusia. @DivHumas_Polri," tulis Fadli Zon.
Fadli Zon Kritik Pengesahan UU Cipta Kerja
Fadli Zon menganggap UU Cipta Kerja tidak tepat sasaran.
TribunnewsBogor.com melansir Kompas.com, Mengutip data World Economic Forum (WEF), Fadli memaparkan kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan.
"Tapi yang disasar omnibus law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).
Baca juga: Acara Pernikahan Berubah Jadi Berdarah, Tamu Undangan Ditikam dari Belakang saat Nikmati Pesta
Baca juga: Wali Kota Palopo Tolak Tuntutan Pendemo UU Cipta Kerja, Cuma Mau Sumbang Rp 1 Juta
Menurutnya, pekerja/buruh yang saat ini dalam posisi sulit akibat dampak pandemi Covid-19 kian terpojok.
Fadli berpendapat, kepentingan dan suara masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja justru terpinggirkan.
Fadli mencatat sejumlah isu yang menjadi pokok penolakan pekerja/ buruh
"Dalam catatan saya, ada beberapa isu yang memang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah,
