Massa Aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Kuasai Ruang Paripurna DPRD Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Massa aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Mamuju berhasil menguasai ruangan rapat paripurna DPRD Sulbar, Senin (12/10/2020).

Unjuk rasa dipimpin jenderal lapangan bernama Hassanal yang juga ketua umum PMII Mamuju.

Seluruh perangkat aksi pendemo dibawa masuk ke ruangan paripurna DPRD Sulbar dan dikibarkan.

Mereka menunggu kehadiran pimpinan DPRD Sulbar untuk menerima aspirasi mereka terkait penolakan Omnibus Law Ciptaker yang baru saja disahkan DPR RI.

Baca juga: Pengunjuk Rasa Desak Ketua DPRD Sulbar Tandatangani Petisi Penolakan Omnibus Law

Baca juga: BREAKING NEWS: Gabungan Buruh di Makassar Kembali Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Ini Tuntutannya

Pantauan tribun-timur.com, mereka menjadikan ruangan paripurna gedung DPRD Sulbar layaknya panggung orasi.

Suara teriakan lantang penolakan Omnibus Law dari dalam ruangan sidang paripurna DPRD Sulbar terus menggema.

"Omnibus Law harus digagalkan, hari ini DPR sudah bukan dewan perwakilan rakyat, tapi dewan penghianat rakyat. DPR goblok," teriak orator.

"Ini adalah gedung kita kawan-kawan, gedung mewah yang dibangun dari uang rakyat," teriak seorang peserta aksi.

Hingga saat ini, seluruh massa aksi masih menguasai ruangan paripurna.

Mereka menunggu pimpinan DPRD Sulbar untuk menandatangani petisi dan menyampaikan deklarasi penolakan bersama Omnibus Law Ciptaker.

Pernyataan Resmi Presiden Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya memberikan pernyataan terkait UU Cipta Kerja yang sedang hangat dibicarakan.

Seperti yang sedang ramai, Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu dalam rapat paripurna yang dihadiri para anggota DPR RI.

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut UU Cipta Kerja ini menimbulkan sejumlah kontroversi.

Sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa.