Reaksi Tak Terduga Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil Soal Demo, Gimana Khofihah & Nurdin?

TRIBUN-TIMUR.COM - Gelombang aksi demo Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali terjadi diberbagai daerah, Kamis (8/10/2020).

Demo UU Cipta Kerja berlangsung di Jakarta, Bandung, Bekasi, Yogyakarta, Malang, Medan, Semarang, Makassar, daerah lainnya.

Banyak dari aksi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa tersebut berakhir dengan ricuh.

Menarik menyimak apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyikapi demo di daerah mereka.

Begitupun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA).

• Diteken Mahfud MD dan 4 Jenderal, Berikut 7 Sikap Pemerintah Jokowi Soal Demo UU Cipta Kerja

• Ada Apa Presiden Jokowi Tinggalkan Jakarta Jelang Demo Besar-besaran Buruh dan Mahasiswa Hari Ini?

• FAKTA Mengejutkan dari Harga Bunga Janda Bolong yang Fantastis, Prospek Monstera Senasib Anthurium?

Seperti apa? Simak selengkapnya berikut ini:

Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi demonstran yang diamankan di Mapolrestabes Semarang karena diduga merusuh saat berlangsung unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Ganjar tiba di Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) malam, dengan mengenakan jaket, topi, dan masker.

Saat ditanya Ganjar, buruh yang diamankan mengaku ikut unjuk rasa karena takut tidak diberi pesangon ketika di-PHK.

Ditemui sebelum meninggalkan Mapolrestabes Semarang, Ganjar mengatakan demonstrasi yang berakhir rusuh itu sebenarnya bisa dihindari jika kedua belah pihak mau mengedepankan komunikasi.

Dia juga prihatin karena ada siswa SMA dan SMK yang turut terlibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," ujar Ganjar.

Ganjar juga sempat duduk dan berbincang dengan sejumlah pendemo yang merupakan pelajar dan pekerja.

Kepada Ganjar, para siswa yang diamankan itu mengaku hanya ikut- ikutan aksi demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng.

Ketika ditanya tuntutan demo, para siswa mengaku tak tahu.

"Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa," kata seorang peserta aksi yang merupakan pelajar.

Ada juga yang mengaku ikut demo karena hanya kebetulan.

"Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak," katanya.

Ganjar juga menghampiri kelompok buruh dan mengobrol cukup lama.

Mereka mengaku ikut demo karena takut tidak diberi pesangon ketika di-PHK.

Namun para buruh mengaku belum membaca naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja secara utuh.

"Ya saya hanya baca dari share- share-an teman," ucap seorang buruh.

Tak hanya tentang demo, Ganjar juga mengajak bicara soal kondisi ketenagakerjaan.

Seorang buruh di perusahaan ekspedisi mengaku gajinya di bawah UMK.

Ada juga karyawan warung kopi yang gajinya dipotong karena kondisi sulit di masa pandemi.

Ganjar juga sempat meminta nomor telepon beberapa pimpinan perusahaan tempat para buruh bekerja.

Namun saat ditelepon, nomor pimpinan perusahaan buruh itu tak merespon.

Ganjar menjelaskan sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR mengedukasi masyarakat tentang isi UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut dia, jika sejak awal hal itu dilakukan maka aksi anarkistis saat unjuk rasa seperti yang terjadi di Kota Semarang bisa dihindari.

"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya 'judicial review' saja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan," katanya.

Seperti diketahui, demonstrasi mahasiswa yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (7/10/2020) berujung ricuh.

Dilansir Kompas.com, demonstrasi yang dimulai Rabu pagi itu awalnya berlangsung tertib.

Perwakilan dari berbagai elemen bergantian menyampaikan aspirasinya terkait UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat.

"Kita semua di sini untuk menolak omnibus law yang sudah disahkan. Undang-Undang itu disahkan tanpa melihat kondisi sosial masyarakat. UU Cipta Kerja nyatanya telah mencekik keadaan masyarakat. Sepakat kawan-kawan!" teriak salah satu orator dengan pengeras suara.

Situasi memanas setelah terjadi pelemparan botol bekas air mineral, batu dan benda tumpul lainnya hingga menyebabkan beberapa lampu gedung tersebut pecah.

Demonstran juga menempelkan sejumlah poster protes di pagar gedung. Tembok luar Kantor Gubernur Jawa Tengah turut dicoret dengan cat semprot.

Anies Baswedan

Didampingi Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana, Anies Baswedan mendatangi mahasiswa penolak UU Cipta Kerja.

Seorang mahasiswa meminta Anies bersuara menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja

Merespons pernyataan mahasiswa tersebut, Anies menegaskan menghormati semua pihak yang menyampaikan aspirasinya.

"Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi yang sudah diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan aspirasi itu. Besok akan kita lakukan pertemuan itu," kata Anies.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, ada 11 halte bus Transjakarta yang rusak akibat aksi unjuk rasa UU Cipta Karya di Ibu Kota pada Kamis (8/10/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini berjanji akan memperbaiki seluruh fasilitas rusak itu agar masyarakat dapat kembali terlayani dengan baik.

“Seluruh fasilitas umum akan berfungsi kembali malam ini insyaAllah bersih. Dari tadi siang semua jalan, semua fasilitas umum akan bisa aman. Ada halte yang rusak total ada 11, ini akan kami perbaiki semua,” kata Anies saat meninjau Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Kamis (8/10/2020) malam.

Menurut Anies, halte Transjakarta yang terbakar tidak akan bisa dipakai pada Kamis (8/10/2020) malam.

Bagi halte besar yang rusak parah seperti Halte Bundaran HI, akan dibuatkan halte sementara agar pelayanan kepada penumpang bisa terus dilakukan.

Berdasarkan pendataannya, total biaya kerusakaan itu mencapai Rp 25 miliar.

Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Ridwan Kamil sebelumnya sempat beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.

Surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

"Isinya menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," kata Emil.

Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan perppu.

"Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," kata dia.

Hujan-hujan temui demonstran dan sampaikan pesan ini

Adapun di sekitar Gedung Sate, ribuan orang berunjuk rasa pada Kamis (8/10/2020).

Dalam kondisi hujan, Ridwan Kamil menemui para demonstran.

Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal omnibus law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah, dan lain sebagainya.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Gubernur.

Emil meminta supaya aksi berjalan dengan tertib tanpa adanya anarkistis.

"Isi suratnya disampaikan pimpinan buruh. Saya titip suarakan apa pun, tetapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum karena perjuangan buruh sudah sangat jelas, berkomitmen menyampaikan aspirasi tanpa anarki," jelas dia.

Khofifah Indar Parawansa

Ribuan buruh bersama mahasiswa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (8/10/2020).

Massa membubarkan diri setelah adanya pernyataan sikap dari Sekdaprov Jatim, Heru Tjahyono mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

"Kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili masyarakat dan buruh Jawa Timur menyangkut UU Omnibus Law yang sudah disahkan tanggal 5 Oktober 2020. Dengan ini kami akan meneruskan aspirasi para Buruh ke pemerintah pusat. Segera, suratnya kami bikin dan akan kami kirim ke pemerintah pusat," kata Heru di hadapan massa.

Pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Heru Tjahjono tak memuaskan massa aksi.

Ditambah, Khofifah yang tak dapat menemui massa.

Mereka pun melemparkan botol air mineral seusai pernyataan Sekdaprov mengatakan bahwa Gubernur tidak ada di tempat.

Beruntung, Heru masih bisa dievakuasi ke dalam gedung.

Situasi Gedung di Jalan Pahlawan Surabaya ini pun sempat memanas dengan banyaknya lemparan botol.

Namun, hal ini tak berlangsung lama setelah masing-masing koordinator aksi meminta massa menahan diri.

Aparat kepolisian pun meningkatkan kesiagaan. Tak berlangsung lama, massa pun bubar dengan kondusif.

Nurdin Abdullah

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) memberikan respon terkait kondisi terkini aksi unjuk rasa yang dilakukan dalam dua hari di Sulawesi Selatan, terakhir ini terkait disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Ia menghargai aksi unjuk rasa mahasiswa dan para buruh yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat berkait undang-undang tersebut.

"Kami memahami itu sebagai wujud penggilan nurani kecendikiawanan selaku insan kampus," kata NA via rilisnya, Kamis (8/10/2020) malam.

Oleh sebab itu, Nurdin mengharapkan aksi tersebut harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, baik dan tertib. 

"Saya mengharapkan aksi ini harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan dan tidak menjadi anarkis," ujarnya.

Terkhusus di masa pandemi Covid-19 ini, Ia memohon jangan sampai kegiatan unjuk rasa ini melupakan protokol kesehatan yang dapat berdampak pada kondisi kesehatan masing-masing.

Ia juga mengimbau aparat keamanan agar bisa menjaga aksi unjuk rasa.

Ia meminta tidak melakukan tindakan represif atau kekerasan. "Ini demi terciptanya suasana kondusif," katanya.

Malam tadi, massa merobohkan pintu masuk Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Videotron di depan pintu masuk kantor Gubernur juga terbakar. Begitupun tiga motor yang terparkir di pos jaga.

Sehari sebelumnya, NA belum berkomentar banyak mengenai pengesahan UU Cipta Kerja.

Saat ditemui usai membuka Anging Mammiri Creative Festival, di Hotel Claro Jl AP Pettarani Makassar, Rabu (7/10/2020) ia hanya merespon singkat.

"Tidak usah saya komentari dulu, nanti saja. Kita lagi menunggu arahan pusat," ujar NA yang terburu-buru ke Sultan Hasanuddin International Airport Makassar (SHIAM).

NA bertolak ke Kepulauan Selayar, Sulsel, untuk kunjungan kerja. Rencananya ia tiga hari di Selayar.(*)

Sebagian Artikel ini Tayang di Tribunnews.com, https://m.tribunnews.com/nasional/2020/10/08/beda-gaya-ganjar-pranowo-dan-ridwan-kamil-hadapi-demonstran-bagaimana-dengan-anies-baswedan