Jika Benar Najwa Shihab Keterlaluan, Beredar Info dr Terawan Sudah Utus Dirjen Kemenkes Tapi Ditolak
Ada informasi beredar jika dr Terawan sudah mengutus Dirjen Kemenkes ke acara Mata Najwa, tapi ditolak Najwa Shihan
TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Najwa Shihab lagi-lagi jadi sorotan.
Masih ingat dulu kan, ketika Najwa Shihab mengkritik kinerja Anggota DPR RI dimasa awal-awal pandemi masuk Indonesia, yang kemudian membuatnya mendapat serangan balik dari sejumlah politisi yang duduk di senayan.
Lalu sindirannya terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, terkait membebaskan koruptor dalam program asimilasinya
Namun meski rencana Yasonna Laoly itu langsung ditolak Presiden Jokowi
• Trending Google Wawancara Kursi Kosong Mata Najwa, Relawan Jokowi Laporkan Najwa Shihab ke Polisi
Kali ini, Najwa Shihab dinilai mempermalukan Menteri Kesehatan dr Terawan, setelah mewawancarai kursi kosong di programnya Mata Najwa.
Apa yang dilakukan Najwa Shihab kemarin, membuat beberapa pihak menyatakan ketidaksukaannya, khususnya orang-orang Jokowi
Apalagi ada informasi beredar jika dr Terawan sudah mengirim Dirjen Kemenkes sebagai pengganti dirinya
Buntutnya, Najwa Shihab dilaporkan ke polisi oleh Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya.
Ketua Umum Relawan Silvia Devi melaporkan wartawan senior itu karena dinilai melukai perasaan pendukung Jokowi, hal itu diungkapkan Silvia Dewi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Silvia yang mengaku sebagai ketua relawan yang membawahi barisan pendukung Jokowi pada 21 provinsi dan 174 kota di seluruh Indonesia itu tersinggung dengan apa yang dilakukan Najwa Shihab.
Para pendukung Jokowi diklaim Silvia tersinggung dengan wawancara kursi kosong yang dibawakan Najwa Shihab.
"Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," kata Silvia.
• Inilah Kehebatan Menteri Terawan Menkes Jokowi, Najwa Shihab dan Pendukung Jangan Pernah Remehkan
Silvia mengatakan pihaknya menduga Najwa Shihab telah melanggar pasal tentang cyber bullying.
Menurutnya, parodi wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan sebuah tindakan yang melawan hukum.
"Tindak pidananya cyber bullying. Karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri. Karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," jelasnya.
Silvia juga menuding wawancara kursi kosong adalah preseden buruk dalam profesi jurnalis.
Sebaliknya, dirinya tidak ingin tindakan yang dilakukan Najwa Shihab menjadi inspirasi jurnalis lainnya.
"Kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru. Pada akhirnya kami memutuskan membuat laporan pada polisi," tuturnya.
Tak hanya Najwa Shihab, relawan Jokowi juga akan melayangkan somasi terhadap Trans 7 sebagai saluran televisi yang menayangkan acara tersebut.
Mereka juga akan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.
Pengamat: Citra Positif Jatuh dan Rusak
Advokat sekaligus pengamat kebijakan publik, Azas Tigor Nainggolan, menyesalkan aksi Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Menurutnya, apa yang dilakukan Najwa justru mencederai citra positif yang sudah tersemat.
"Saya menyesalkan apa yang dilakukan oleh Najwa dalam wawancara dengan kursi kosong itu, cara itu justru menjatuhkan dan merusak citra positif acara Mata Najwa dan Najwa Shihab secara pribadi sebagai jurnalis," ungkap Tigor kepada Tribunnews, Jumat (2/10/2020).
Menurut Tigor, menolak hadir dalam undangan program wawancara hal wajar bagi pejabat publik.
Terlebih jika calon narasumber merasa tidak aman dan tidak nyaman.
Sebagai seorang aktivis sosial, advokat, dan pengamat kebijakan publik, Tigor mengaku memiliki banyak pengalaman diundang sebagai narasumber oleh media massa elektronik.
"Sebagai narasumber, saya tidak selalu memenuhi undangan wawancara terhadap diri saya, seperti waktu tidak cocok atau saat berbenturan dengan acara lain," ungkap Tigor.
Tigor juga mengungkapkan penolakan bisa dilakukan karena ada indikasi wawancara yang memiliki maksud tertentu.
"Ada juga penolakan saya lakukan karena saya curiga, mendapat informasi dan dugaan atau indikasi wawancara tersebut hanya menggunakan saya untuk menjatuhkan orang lain atau ingin memojokan saya sebagai pribadi atau seorang aktivis," ungkapnya.
Menurut Tigor, indikasi atau informasi tambahan mudah didapat di berbagai media dan dapat digunakan calon narasumber saat membuat keputusan.
"Atau biasanya juga pihak produser atau tim kreatif acara yang mengundang saya itu akan bertanya dulu tentang sikap saya terhadap isu tertentu. Jika sikap saya pro atau kontra, dan sesuai kepentingan produser maka saya akan diundang untuk menjadi narasumber acara wawancara yang disiapkan," katanya.
Tigor berpendapat, cara pendekatan mengenai kepentingan tertentu sudah lazim dan banyak menjadi patokan pemilik acara atau produser acara talkshow.
"Sehingga seorang narasumber yang 'terjebak' akan jadi sasaran dan permainan di acara wawancara tidak sehat juga tidak etis," ungkapnya.
Tigor menyebut kondisi dan pengalaman ini banyak membuat pejabat publik, tokoh publik atau narasumber harus hati-hati menerima undangan sebagai narasumber sebuah acara wawancara.
"Jika si calon narasumber merasa tidak nyaman dan tidak aman atau curiga maka akan menolak bahkan melawan apabila terus dipaksa untuk hadir," ungkap Tigor.
Tigor menambahkan, jika tujuan undangan tersebut benar baik dan tidak patut dicurigai, seharusnya produser atau pemilik acara terus meyakinkan narasumber agar mau hadir.
"Jangan cepat putus asa, emosi, dan memojokkan narasumber yang menolak, menggantikannya dengan kursi kosong serta mempermalukannya," ungkap Tigor.
Tigor membagikan cerita jika dirinya sering menolak dan akan menolak undangan jika acara tersebut sudah disusun untuk kepentingan menghantam dirinya atau menggunakan dirinya untuk menghantam pihak lain.
"Ya jika kita atau saya merasa tidak nyaman dan tidak aman, sebagai manusia, sebagai calon narasumber maka akan menolak agar tidak membahayakan dirinya serta pekerjaannya," ungkapnya.
Tigor juga menilai beredarnya informasi yang menyebut Menkes Terawan sudah mengirimkan Dirjen Kemenkes sebagai penggantinya.
Jika hal tersebut benar, Tigor menilai sudah ada itikad baik dari Terawan.
"Jika benar Najwa Shihab menolak Dirjen yang diutus dan menukar kehadiran menteri kesehatan Terawan dengan kursi kosong, memperkuat dugaan indikasi undangan acaranya tidak nyaman atau tidak aman," ungkap Tigor. (*)
Polisi tolak laporan Relawan Jokowi
Selasa 6 Oktober 2020, tim Relawan Jokowi Bersatu telah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT ) Polda Metro Jaya.
Tim Relawan Jokowo Bersatu ini hendak melaporkan Najwa Shihab terkait wawancara kotak kosong Terawan, lantas apa langkah selanjutnya yang akan diambil.
Tim Relawan Jokowo Bersatu hendak melaporkan Najwa Shihab karena dianggap telah mendiskreditkan Presiden Jokowi, karena mewawancarai kursi kosong.
Wawancara terhadap kursi kosong dilakukan Najwa Shihab, karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diundang ke acara tersebut tidak datang.
Namun laporan Tim Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2020) tidak diterima pihak kepolisian.
Sebab apa yang dilaporkan disinyalir masuk dalam ranah jurnalistik yang diatur dalam kode etik pers atau UU Pers.
Karenanya Tim Relawan Jokowi Bersatu diminta berkoordinasi dahulu dengan Dewan Pers, sebelum membuat laporan polisi.
Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto mengatakan pihaknya sudah mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Selasa pagi.
"Tapi laporan belum diterima, karena mesti koordinasi dengan Dewan Pers dahulu," kata Silvia kepada Warta Kota, Selasa (6/10/2020).
Karenanya kata Silvia, pihaknya Selasa siang mendatangi Dewan Pers.
"Saya sudah di Dewan Pers dan akan berkoordinasi dulu, sebelum menentukan nantinya untuk membuat laporan polisi," kata Silvia.
Silvia berjanji akan menyampaikan apa hasil koordinasi pihaknya dengan Dewan Pers.
Dari koordinasi itu akan ditentukan apakah laporan polisi atas aksi Najwa Shihab, bisa dilakukan atau tidak.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Datangi Polda Metro Jaya, Relawan Jokowi Ungkap Alasan Ingin Polisikan Najwa Shihab dan tribunkaltim.co dengan judul POLISI Tolak Laporan Relawan Jokowi Terkait Wawancara Kursi Kosong Najwa Shihab, Langkah Berikutnya?