Breaking News:

Update Corona Polman

Warga Sulbar yang Menolak Rapid Test Bisa Dipidana

Kepala BPBD Sulawesi Barat, Darno Majid menyampaikan bagi warga yang menolak rapid test cepat bisa dikenakan pidana.

Penulis: Hasan Basri | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/HASAN BASRI
Kepala BPBD Sulbar Darno Majid dalam pertemuan pemantapan penanganan pengendalian penyebaran COVID19 Klaster Pondok Pesantren. 

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN -- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat, Darno Majid menyampaikan bagi warga yang menolak rapid test cepat yang dilakukan pemerintah setempat bisa dikenakan pidana.

"Masyarakat yang menolak tim kesehatan tim apa saja ancaman pidananya bisa1 tahun empat bulan," kata Darno Majid dalam pertemuan pemantapan penanganan pengendalian penyebaran COVID19 Klaster Pondok Pesantren.

Selain itu kata Darno ada undang undang udang KUHP terkait kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan covid.

Dimana bunyinya disebutkan barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.

Maka, bisa dikenakan pasal karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Penyataan Kepala BPBD Sulbar, mendapat reaksi dari peserta rapat yang dihadiri para wali santri dan pihak Pondok Pesantren Salafiyah.

"Jangan takut takuti kami pak, " Kata salah satu wali dari santri. Menurutnya ada satu tempat di Sulbar menolak di rapid tes tetapi tidak juga diberikan sanksi seperti yang dipaparkan.

Sementara Darno menanggapi pernyataan warga bahwa aturan ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat.

Sekadar diketahui, wali santri dan pihak Pondok menolak adanya rapid test ulang terhadap Santrinya karena sudah dilakukan berulang kali.

Apalagi para santri yang positif, reaktif dan non reaktif Covid 19 sudah dipisahkan di tempat yang berbeda. Wali dan pihak Pondok meminta agar gugus fokus yang positif dan reaktif.

Sekedar diketahui dalam pertemuan ini telah menyepakati santri yang non reaktif untuk tidak dilakukan rapid test lagi.

Santri yang non reaktif disepakati untuk dipulangkan ke rumah masing masing dengan syarat tetap dalam pengawasan.

Sementara yang positif tetap diisolasi di gedung pondok pesantren sampai dinyatakan sembuh dari gejala corona. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved