Jelang Pilkada Serentak 2020, Golput Lagi Ramai di Twitter, Berawal dari Cuitan Azyumardi Azra

TRIBUN-TIMUR.COM- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Presiden Joko Widodo pun menegaskan Pilkada Serentak 2020 tidak akan ditunda meski Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19.

Juru Bicara Presiden, Fadjoel Rachman mengatakan, keputusan tidak menunda Pilkada Serentak 2020 untuk menjaga hak konstitusi rakyat.

"Penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ujar Fadjroel, dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020) dikutip dari Kompas.com.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Sebab, tidak ada satu pun yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Menurut Fadjroel, pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Hal itu juga dilakukan negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan, yang menggelar Pemilu di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

Menurut Fadjroel, semua kementerian dan lembaga terkait juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada 2020 dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

"Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19," tutur Fadjroel.

"Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945," kata dia.

Ramai Tagar Golput di Twitter

Setelah keputusan untuk tidak menunda Pilkada Serentak 2020, tagar Golput ramai di Twitter.

Bahkan, Golput masuk dalam daftar trending di Twitter, Selasa (22/9/2020) pagi ini.