Breaking News:

Pilwali Makassar

Batas Akhir Penyerahan Perbaikan Syarat Calon, KPU Makassar: Masih Diverifikasi

Gunawan Mashar menyatakan hari ini adalah batas penyerahan dokumen perbaikan syarat calon.

TRIBUN-TIMUR.COM/HASAN
Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar 

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Gunawan Mashar menyatakan hari ini adalah batas penyerahan dokumen perbaikan syarat calon.

Hal itu berdasarkan tahapan penyerahan dokumen perbaikan syarat calon yakni dari 14-16 September 2020.

"Jadi hari ini adalah batas akhir penyerahan untuk kemudian dilakukan verifikasi dokumen perbaikan. Jika memenuhi syarat, bapaslon akan ditetapkan pada tanggal 23, dan pengundian nomor urut 24 september," kata Gunawan, Rabu (16/9/2020).

Perbaikannya sangat administratif. Misalnya semua visi misinya diminta untuk ditambah agar supaya sinkron dengan RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang daerah.

"Ada juga yang tidak mencantumkan tanda tangan di visi misi dan lain-lain," ujarnya.

Ia menambahkan, pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar digelar sehari setelah penetapan pasangan calon kepala daerah.

"Penetapan tanggal 23 September dan pengundian nomor urut pada 24 September," ungkapnya.

Penetapan pasangan kandidat kepala daerah (cakada) pada pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar dilaksanakan di Kantor KPU Kota Makassar.

Sementara pengundian nomor pasangan calon kata Gunawan itu belum diputuskan. Apakah digelar di hotel atau tetap di kantor KPU. "Pengundian belum ditentukan," tegasnya.

Sebelumnya, Gunawan menjelaskan bahwa detail kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota belum dibahas.

"Kemarin baru penyampaian hasil verifikasi dokumen untuk kemudian ada perbaikan," katanya.

Terkait di hotel dilakukan pengundian nomor urut, Gunawan menambahkan opsi-opsi dari kandidat memungkinkan.

Tetapi kalau penetapan harus dilakukan di KPU karena memang ada dalam regulasi bahwa dilakukan di KPU.

"Kalau pengundian saya kira opsi-opsi itu menjadi bahan untuk kami diskusikan untuk membuat konsep. Soal pembatasan yang masuk bisa saja 15 orang bisa saja lebih, jadi tergantung kondisi ruangan," jelasnya.(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved