Breaking News:

Bahas Pilkada Serentak, FISIP Unhas, DKPP RI, dan AIPI Makassar Gelar Seminar Nasional

Ketua Panitia Pelaksana, Drs Darwis menjelaskan, topik yang diangkat merupakan isu utama yang sedang dihadapi

Unhas
Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Kota Makassar dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, menggelar Seminar Nasional, Selasa (15/9/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Kota Makassar dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, menggelar Seminar Nasional, Selasa (15/9/2020).

Seminar yang digelar sebagai rangkaian Pelantikan Pengurus Cabang AIPI Kota Makassar, Periode 2020-2024 ini, bertema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berkualitas dan Berintegritas Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Ketua Panitia Pelaksana, Drs Darwis menjelaskan, topik yang diangkat merupakan isu utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan yang akan menggelar pilkada serentak pada 12 kabupaten/kota.

“Kita ingin memberi kontribusi pemikiran dalam upaya mewujudkan pilkada serentak yang berintegritas, terutama dengan adanya situasi pandemi covid-19, yang membutuhkan adaptasi dan pendekatan berbeda,” kata Darwis, yang juga merupakan Ketua Divisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu, Pengurus Cabang AIPI Kota Makassar.

Hadir sebagai narasumber Ketua DKPP RI Prof Dr Muhammad, Komosioner KPU RI Pramono Uwaid Tantowi, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Bupati Bone Dr Andi Fashar Padjalangi.

Ketua DKPP RI Prof Dr Muhammad, dalam pemaparannya menyampaikan terkait etika dalam penyelenggaraan pilkada.

Menurutnya mengelola pilkada tidak hanya cukup pada pemahaman terkait regulasi,namun diperlukan pemahaman pada prinsip etika dan perilaku.

“Mencermati situasi pandemi saat ini, ada perspektif yang harus perhatikan. Pertama, KPU, Bawaslu dan teman-teman penyelenggara di daerah itu tegak lurus dengan aturan. Gunakan semua aturan yang ada sebagai acuan utama, jalankan aturan yang ada, jangan ditafsirkan lagi,” kata dia.

“Kedua, prinsip etika, dijadikan sebagai kebutuhan. Kalau ada aturan sudah ada, dijalankan bukan karena untuk melepaskan kewajiban saja, tetapi dengan sungguh-sungguh untuk profesional,” tambah Muhammad.

Ketua Bawaslu RI menyampaikan terkait tantangan dan potensi pelanggaran pada Pilkada 2020.

Beberapa di antaranya adalah data pemilih kurang akurat, logistik kurang maksimal, partisipasi pemilih menurun, sampai pada potensi pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pada setiap tahapan khususnya yang berkaitan dengan penerapan standar Covid-19.

"Dalam penyelenggaraan pilkada 2020, dibutuhkan kesiapan yang matang seperti kerangka hukum yang kuat, dukungan anggaran yang cukup, kesiapan teknis penyelenggaraan yang matang, serta penerapan protokol Covid-19 yang ketat," jelas Abhan.

Menyambung hal tersebut, Pramono Uwaid Tanthowi, selaku Komisioner KPU RI juga menuturkan terkait berbagai tantangan dalam pilkada 2020 di tengah pandemi dari beberapa aspek, seperti dari sisi kualitas demokrasi.

Menurutnya, pilkada 2020 dapat dilaksanakan jika memenuhi beberapa persyaratan seperti kerangka hukum yang kokoh, dukung politik yang luas serta penyesuaian pengaturan secara proporsional.

“Namun di atas itu semua, kita dituntut untuk memastikan kualitas demokrasi terjaga, namun pada saat yang bersamaan protokol kesehatan dan keselamatan masyarakat juga tetap terjaga,” kata Pramono.

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved