Presiden Panggil Anies Baswedan Sebelum Tetapkan PSBB Jakarta, Bocoran Menteri Airlangga Hartanto

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari ini, 14 September 2020, pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB). 

Terkait hal itu merebak isu tak adanya 'restu' Presiden Jokowi terkait keputusan tersebut. 

Masih terkait perihal restu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka informasi tentang Presiden Jokowi sempat panggil Anies Baswedan ke Istana pada 31 Agustus 2020.

Hanya saja bukan soal membahas PSBB melainkan soal penyebab meningkatnya kasus Covid-19.

Keduaya membicarakan secara rincu penyebabnya satu-persatu dengan pendekatan micromanagement (manajemen mikro), bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

• Soal & Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 3 Halaman 143, 144, 145, 141 Buku Tematik Terpadu SD/MI

• Kasus Covid-19 Capai 514 Kasus, Polres Maros Bersama Pemkab Gelar Operasi Yustisi

"Yang diperlukan oleh Jakarta adalah pengelolaan mikro. Pengelolaan mikro itu salah satunya adalah tertanggal 31 Agustus kemarin, Pak Presiden sudah memanggil Gubernur DKI, menanyakan terjadinya kenaikan harian," kata Airlangga dalam tayangan Crosscheck From Home Medcom.id, Minggu (13/9/2020).

Adapun manajemen mikro yang dimaksud adalah meneliti penyebab utama kenaikan Covid-19 satu-persatu dan mengubah kebijakan yang dirasa meningkatkan jumlah kasus.

Misalnya, pemberlakuan ganjil genap yang membuat penggunaan mobil pribadi terbatas, dibukanya kembali tempat hiburan atau tempat olahraga yang terlalu padat.

"Apakah kebijakan ganjil genap masih tetap atau kita ubah? Kemudian tempat hiburan perlu kita tutup? Tempat yang jadi sumber kerumunan, apakah tempat olahraga kita terlalu padat? Car free day-nya terlalu padat atau bagaimana? Ini kan semua harus dilihat satu per satu secara mikro," papar Airlangga.

Manajemen mikro, kata Airlangga, merupakan cara yang digunakan oleh Jawa Barat.

Menurut Airlangga, manajemen mikro sangat penting dipertimbangkan sehingga tak lagi mengambil langkah-langkah overdosis.

Sebab Jakarta bukan hanya mencerminkan 20 persen penopang perekonomian RI, tapi pusat syaraf perekonomian.

Dengan begitu, kebijakan apapun yang diambil akan sangat menentukan pasar modal dan pasar uang.

"Jadi Jawa Barat itu melihat secara mikro. Dengan demikian kita bisa tahu sumbernya atau sehingga kita tidak mengambil langkah-langkah overdosis," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020).