Sama-sama Pengusaha Tapi Jusuf Kalla Dukung PSBB Jakarta Beda dengan Budi Hartono Orang Terkaya No 1

TRIBUN-TIMUR.COM - Meski ada Prokontra, PSBB Jakarta tetap diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Salah satu yang sepakat PSBB Jakarta berlaku lagi adalah pengusaha yang juga tokoh nasional Jusuf Kalla.

Sementara yang tidak sepakat di antaranya Budi Hartono orang terkaya nomor 1 Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Pusat Gugus Tugas Covid-19 mengumumkan PSBB Jakarta berlaku Senin 14 September 2020.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang juga seorang pengusaha, Jusuf Kalla (JK) mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada senin 14 Agustus 2020 merupakan suatu keharusan.

Hal itu mengingat jumlah warga DKI Jakarta yang terjangkit Covid-19 terus bertambah dengan pesat.

Untuk itu JK menilai PSBB adalah merupakan sebuah langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan yang semakin massif dan mencapai tingkat yang sangat membahayakan.

Hal ini disampaikan JK usai melakukan launching penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid yang ada diwilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/09/2020).

“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti karena memang faktanya terjadi peningkatan, dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik. "

"Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi”. Jelas JK.

Menanggapi adanya pertentangan antara Pemerintah DKI dan Pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB menurut JK itu hanya soal metodologi penanganan wabah saja.

Dan JK berharap tidak perlu ada pertentangan mengingat Presiden sendiri telah berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.

“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu. Jangan lupa presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah Pusat dan Provinsi tidak perlu saling bertentangan”, tanggapnya.

Lebih Lanjut, Mantan Wapres ke 10 dan 12 ini mengungkapkan yang terpenting dalam menangani Covid-19 adalah menangani terlebih dahulu sebabnya dalam hal ini virus Covid-19 kemudian akibatnya yaitu penurunan laju ekonomi.

Menurutnya apabila wabah bisa ditangani maka ekonomi akan dapat berjalan kembali.